Nabire, 7 November 2025, Faktanabire.com – Wakil Bupati Nabire, Burhanudin Pawenari, secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Provinsi Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Jumat (7/11).
Kegiatan ini merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, dengan fokus pada tema pengawasan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Burhanudin Pawenari menekankan pentingnya peran pengawasan sosial sebagai bagian integral dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pengawasan sosial adalah aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kita ingin semuanya berjalan dengan transparan dan baik,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan Raperdasi dan Raperdasus ini diharapkan menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kualitas pengawasan sosial, khususnya di Provinsi Papua Tengah, yang pusat pemerintahannya berada di Kabupaten Nabire.
“Saya percaya Raperdasi dan Raperdasus ini akan menjadi landasan kokoh untuk memperkuat pengawasan sosial. Dampaknya tentu akan baik, terutama bagi kami di Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.
Burhanudin mengapresiasi kehadiran tim dari STIH Mimika serta para peserta dari berbagai unsur masyarakat. Ia berharap forum konsultasi publik ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan saran konstruktif terhadap rancangan peraturan daerah yang tengah disusun.
“Saya mengajak semua pihak untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Raperdasi dan Raperdasus ini. Mari kita ciptakan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengawasan sosial antara lain untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mencegah perilaku menyimpang, meningkatkan kesadaran hukum, serta memastikan keadilan dan keselarasan sosial di tengah masyarakat.
Burhanudin Pawenari berharap hasil konsultasi publik ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Papua Tengah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Harapan kita bersama, apa yang kita bahas hari ini membawa dampak positif bagi kemajuan Papua Tengah,” pungkasnya.
