NABIRE, FaktaNabire.com – Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah pusat menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat Kabupaten Paniai setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi dalam perkara pelanggaran HAM berat Paniai Berdarah.
John menegaskan, penyelesaian kasus Paniai Berdarah tidak boleh berhenti pada proses hukum dan pemberian kompensasi kepada korban. Menurutnya, negara juga harus mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya kekerasan terhadap masyarakat sipil di Papua Tengah.
Ia mengatakan, masyarakat Paniai berhak hidup aman, damai, dan bermartabat di tanah mereka sendiri. Karena itu, ia berharap putusan kasasi MA menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
“Saya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang terus mengawal kasus ini hingga akhirnya ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Ini merupakan perjuangan panjang, hampir 12 tahun. Tetapi bagi saya, yang paling penting sekarang adalah bagaimana negara hadir menjamin masyarakat Paniai bisa hidup aman dan damai di negerinya sendiri,” ujar John saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026 mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum. MA membatalkan putusan bebas Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Isak Sattu.
Selain menjatuhkan hukuman, putusan tersebut menetapkan kompensasi bagi para korban. Rinciannya, Rp250 juta untuk setiap korban meninggal dunia, Rp210 juta bagi korban luka berat, Rp115 juta bagi korban luka sedang, dan Rp75 juta bagi korban luka ringan.
Menanggapi putusan tersebut, John menilai pemerintah perlu memberikan pemulihan secara menyeluruh kepada keluarga korban dan masyarakat Paniai. Ia menegaskan, kompensasi berupa uang tidak cukup untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak peristiwa tersebut.
“Kalau kita bicara soal pemulihan korban, itu tidak boleh hanya dimaknai dengan pembayaran sejumlah uang. Keluarga korban dan masyarakat Paniai hari ini membutuhkan suasana yang nyaman. Mereka punya hak untuk hidup aman dan damai di negerinya sendiri. Itu yang harus menjadi perhatian negara,” tegasnya.
John juga meminta pemerintah memastikan aparat tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Ia mengingatkan agar negara mengambil langkah pencegahan sehingga peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Jangan sampai tindakan sewenang-wenang seperti yang terjadi dalam kasus Paniai kembali terulang. Yang paling penting hari ini adalah jaminan bahwa kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Negara harus hadir memberikan jaminan itu kepada masyarakat Paniai,” katanya.
Selain menyoroti pemulihan korban, John mempertanyakan proses penegakan hukum yang hanya menetapkan satu orang sebagai terdakwa dalam perkara Paniai Berdarah.
Meski mengapresiasi putusan kasasi MA, ia meminta aparat penegak hukum terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia menekankan, penyidik dan penuntut umum perlu mengkaji unsur sistematis serta tanggung jawab komando berdasarkan bukti dan keterangan saksi.
“Kalau ditanya apakah saya kecewa, dari satu sisi saya kecewa, tetapi dari sisi lain saya mengapresiasi. Kenapa hanya satu orang yang menjadi terdakwa? Bagaimana dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat? Unsur sistematisnya harus dibuka. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana tanggung jawab komando saat itu perlu dianalisis. Tetapi semua itu tentu harus dibuktikan dengan bukti dan saksi,” ungkapnya.
John, yang pernah memberikan kesaksian dalam persidangan kasus Paniai di Makassar pada 2022, juga mengajak masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut untuk berani menyampaikan fakta melalui jalur hukum.
Menurutnya, konsistensi saksi dalam memberikan keterangan sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara pelanggaran HAM berat tersebut.
“Kalau kita ingin mengangkat sebuah kasus pelanggaran HAM, kita harus konsisten memberikan keterangan dan kesaksian. Jangan hanya berani berbicara di media sosial, tetapi ketika dibutuhkan untuk memberikan kesaksian justru tidak hadir. Dalam proses hukum, yang dibutuhkan itu bukti dan saksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, John meminta pemerintah pusat, Panglima TNI, dan Kapolri mengevaluasi penempatan pasukan non-organik yang masih berada di wilayah Paniai.
Ia menilai evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk memastikan keberadaan pasukan tidak memicu ketegangan maupun kekerasan terhadap masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam Peristiwa Paniai 2014.
“Saya meminta kepada pemerintah pusat, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengevaluasi penempatan pasukan non-organik di Paniai yang masih ada, karena tidak menutup kemungkinan dapat memicu terulangnya kembali Peristiwa Paniai 2014,” pungkasnya.








