NABIRE, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membentuk karakter peserta didik.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Seminar Pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Soemoele, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menekankan bahwa SSH bukan sekadar menambah jam belajar di sekolah.
“SSH tidak hanya menambah jam belajar. Program ini harus memperkuat proses pembelajaran, membentuk karakter, mengembangkan minat dan bakat, serta mendampingi peserta didik secara terarah,” ujar Meki Fritz Nawipa dalam sambutan yang dibacakan Silwanus Soemoele.
Gubernur meminta setiap sekolah pelaksana SSH menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai, menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, serta menghasilkan lulusan yang tangguh dan berdaya saing.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memperkuat komitmennya melalui dukungan anggaran. Berdasarkan Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT, pemerintah akan mengalokasikan sedikitnya 30 persen Dana Otonomi Khusus untuk sektor pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027.
“Saya meminta TAPD Provinsi dan seluruh bupati di Papua Tengah mematuhi ketentuan ini dalam penyusunan APBD agar Standar Pendidikan Nasional dan kebutuhan operasional SSH dapat terpenuhi,” katanya.
Selain dukungan anggaran, pemerintah menggerakkan berbagai organisasi perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan SSH. Dinas PUPR akan membantu renovasi gedung sekolah, membangun fasilitas sanitasi dan penyediaan air bersih, serta memperkuat perlindungan sekolah di wilayah pesisir.
Sementara itu, Dinas Kominfo akan memastikan layanan internet tersedia dengan baik dan PT PLN memprioritaskan penyediaan listrik bagi sekolah.
Gubernur juga menginstruksikan agar pelaksanaan SSH tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Pemerintah akan memperluas program secara bertahap ke wilayah Topo, Siriwo, dan daerah pedalaman lainnya agar seluruh anak di Papua Tengah memperoleh layanan pendidikan yang setara.
“Tidak boleh ada sekolah yang kelebihan guru sementara daerah pedalaman masih kekurangan. Saya instruksikan Dinas Pendidikan dan BKPSDM segera menata serta mendistribusikan tenaga pendidik sesuai kebutuhan riil,” tegasnya.
Ia juga meminta kepala sekolah dan guru menjalankan kegiatan akademik secara seimbang dengan pembinaan karakter, olahraga, seni, budaya, dan kegiatan keagamaan. Menurutnya, seluruh aktivitas di sekolah harus tetap memperhatikan kesehatan serta kenyamanan peserta didik.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk membangun pendidikan di Papua Tengah.
“Mari kita bersatu mewujudkan transformasi pendidikan di Papua Tengah demi menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” tutupnya.
Seminar tersebut dihadiri Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Ketua DPRD Papua Tengah beserta Komisi V Bidang Pendidikan, Kepala BP3OKP, perwakilan perguruan tinggi, kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten, kepala sekolah pelaksana SSH, serta tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan mitra pendidikan.
