Nabire, Papua Tengah, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen menindaklanjuti keluhan Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum Papua Tengah terkait tuntutan yang disampaiakan para driver logistik.
Plt Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyampaikan hal itu usai bertemu perwakilan asosiasi yang melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes atas berbagai kendala di lapangan.
“Kami bersilaturahmi dengan teman-teman asosiasi driver logistik Papua Tengah. Ada beberapa permasalahan yang mereka hadapi, terutama terkait kondisi jalan, ketersediaan BBM bersubsidi, dan faktor keamanan,” ujar Sumule diruang kerjanya, Selasa (14/10/25).
Menurutnya, tiga persoalan utama yang disampaikan para pengemudi meliputi kondisi jalan yang rusak, khususnya di kilometer 141, kesulitan memperoleh BBM bersubsidi, serta masalah keamanan di jalur distribusi logistik.
“Masalah utama ada di jalur kilometer 141. Kondisinya cukup parah dan sering menyebabkan kecelakaan. Jalan itu merupakan jalan nasional, sehingga kewenangannya ada pada pihak Balai. Kami sudah berkomunikasi dan teman-teman dari Balai berkomitmen untuk segera membantu perbaikan,” jelasnya.
Sumule menambahkan, pihaknya berharap perbaikan bisa segera dilakukan agar distribusi logistik menjelang akhir tahun, terutama pada bulan Desember, tidak terganggu.
“Kami berharap dukungan dari Balai agar jalan di kilometer 141 bisa segera diperbaiki. Ini penting agar arus logistik tetap lancar menjelang Desember nanti,” tuturnya.
Selain infrastruktur, pemerintah provinsi juga akan menindaklanjuti masalah distribusi BBM bersubsidi dengan pihak Pertamina.
“Dalam beberapa hari ke depan kami akan berdiskusi dengan Pertamina untuk mencari tahu di mana letak kendalanya. Soal BBM ini merupakan kewenangan pusat, tapi kami akan bantu komunikasikan,” tambahnya.
Sumule juga mengapresiasi sikap asosiasi yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan membangun.
“Diskusinya sangat baik. Kami saling bertukar pikiran, dan tentu kami akan memilah mana yang bisa kami selesaikan di tingkat provinsi dan mana yang perlu dikomunikasikan dengan kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengemudi Logistik dan Angkutan Umum Papua Tengah, Chandra, menyambut positif respons pemerintah provinsi, namun menegaskan pihaknya akan tetap mengawal hingga janji perbaikan benar-benar terealisasi.
“Pak Sekda dan Kadis PU sudah merespons positif. Kami harap janji ini segera diwujudkan sebelum arus logistik meningkat di bulan Desember,” tegas Chandra.
