Faktanabire.com ___ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nabire, melalui Komisi B, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah mitra kerja terkait perizinan penjualan minuman keras (miras) di wilayah Nabire. Rapat ini juga menyoroti keluhan para mama-mama penjual di Pasar Kalibobo serta maraknya penjualan miras di sejumlah titik di kota Nabire, Rabu, 4 Juni 2025
Anggota Komisi B DPRK Nabire, Daniel Mumakapa, dalam forum tersebut secara tegas menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya mama-mama Papua yang berjualan di pinggir jalan tanpa perlindungan atau perhatian dari pemerintah.
“Saya bicara mengenai mama-mama Papua yang terpaksa berjualan di pinggir jalan seperti di depan SPBU Wonorejo, Teluk Kimi, hingga sekitar Polo Air. Ini butuh perhatian serius dari Dinas Perdagangan Nabire,” ujar Daniel Mumakapa.
Ia juga menyoroti dampak buruk dari peredaran miras yang semakin tidak terkendali. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kios yang menjual miras meningkat tajam dan telah memberikan dampak serius bagi Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Nabire.
“Akibat dari penjualan miras ini, banyak kasus kecelakaan, serta meningkatnya penyebaran AIDS dan HIV yang terjadi di Nabire tahun ini. Ini masalah serius yang bersumber dari miras beralkohol, khususnya di Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi B DPRK Nabire mengundang sejumlah instansi terkait dalam RDP tersebut, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perdagangan, Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire, serta beberapa dinas teknis lainnya. Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi konkret terhadap persoalan perizinan miras dan perlindungan terhadap para pelaku usaha kecil lokal, terutama mama-mama Papua.
RDP ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk menata ulang sistem perizinan penjualan miras serta meningkatkan kepedulian terhadap sektor informal yang menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat adat Papua di Nabire.
