NABIRE, Faktanabire.com — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah menetapkan lima sektor prioritas yang akan menjadi fokus kerja organisasi pada 2027. Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) II Kadin Papua Tengah yang berlangsung hingga Kamis (24/9/2026) sore.
Ketua Kadin Papua Tengah, Alexander Gobai, mengatakan RAPIMPROV II menjadi momentum bagi Kadin untuk menyatukan persepsi sekaligus memperkuat langkah organisasi dalam menggerakkan perekonomian daerah.
“Dari hasil RAPIMPROV ini ada lima sektor yang menjadi prioritas,” kata Alexander kepada wartawan seusai kegiatan di halaman Guest House Papua Tengah, Kamis (24/9/2026).
Kelima sektor tersebut yakni mineral, perikanan, pertanian, peternakan, serta penguatan UMKM dan koperasi yang mencakup sektor logistik.
Alexander mengatakan Kadin akan menerjemahkan hasil RAPIMPROV ke dalam program kerja yang lebih konkret. Kadin juga akan menyusun master plan dan profil bisnis untuk setiap sektor prioritas.
“Kita sudah berpikir bagaimana tahun depan itu sudah harus masuk lebih pada kerja-kerja real,” ujarnya.
Pada sektor mineral, Kadin Papua Tengah akan mengawal pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan di Papua Tengah.
Alexander menyebut terdapat 20 WPR yang perlu ditindaklanjuti melalui penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Kita berharap dalam tahun ini IPR-nya sudah bisa diterbitkan. Tinggal bagaimana kita mengelola tambang-tambang rakyat ini, baik dari sisi yang punya hak ulayat bisa mendapatkan hasil, kemudian investor atau pengusaha juga mendapatkan hasil,” jelasnya.
Menurut Alexander, Kadin akan mengidentifikasi berbagai kendala yang membuat proses tersebut berjalan lambat. Kadin juga akan mendorong penyelesaian persoalan tersebut agar pengembangan tambang rakyat dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa barang ini akan cepat selesai, supaya kita bisa membantu ekonomi bawah,” katanya.
Di sektor perikanan, Kadin akan menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terkait pembangunan fasilitas pendukung, seperti pabrik es, cold storage, dan penataan pelabuhan.
Alexander menilai fasilitas tersebut penting untuk memperkuat pengelolaan potensi perikanan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan masyarakat.
“Ini poin-poin penting yang kemudian kita akan kemas dari hasil RAPIMPROV ini menjadi master plan, menjadi profil bisnis,” ujarnya.
Sementara itu, Kadin juga mendorong pengembangan sektor pertanian secara lebih luas. Pengembangan tersebut tidak hanya menyasar persawahan, tetapi juga perkebunan, jagung, dan berbagai komoditas pangan lokal.
Alexander mengatakan Kadin akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama organisasi perangkat daerah teknis, agar program Kadin dapat bersinergi dengan program pemerintah pada 2027.
“Kami akan samakan persepsi dari Kadin, apa yang bisa kita bantu di dinas di tahun besok, sehingga program ini bisa masuk di tahun 2027 dan bisa dilaksanakan di tahun 2027,” katanya.
Alexander menegaskan Kadin Papua Tengah membuka ruang bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di Papua Tengah.
Kadin, kata dia, siap membantu investor membangun komunikasi dengan pemerintah, pengusaha, masyarakat lokal, dan masyarakat adat.
“Kadin Papua Tengah siap membuka diri. Bagi siapa saja investor yang mau masuk ke sini, kami siap mendukung, kami siap verifikasi, kami siap membantu apa saja yang menjadi bagian untuk menggerakkan ekonomi di Papua Tengah,” tegasnya.
Alexander mengatakan Kadin juga akan memastikan masyarakat lokal dan pemilik hak ulayat terlibat dalam pengembangan investasi. Menurutnya, komunikasi sejak awal dapat mencegah persoalan dalam pemanfaatan lahan.
Ia mencontohkan pemanfaatan lahan yang selama ini belum produktif untuk kegiatan pertanian. Kadin akan mendorong pola kerja sama yang memiliki kepastian bagi pemilik lahan maupun pengelola.
“Harapan saya adalah barang itu harus dikontrak. Jadi pertanian bisa masuk, kontraknya jadi pada saat waktu itu selesai,” ujarnya.
Selain lima sektor prioritas, Kadin Papua Tengah juga akan mengkaji kembali persoalan upah minimum.
Alexander mengatakan Kadin perlu melihat kondisi riil dunia usaha sebelum menyampaikan pembahasan lebih lanjut kepada pemerintah.
“Kita kaji sama-sama supaya kita garap ulang dan bangun komunikasi lagi di tingkat atas,” katanya.
Kadin akan mendorong forum diskusi yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi dengan mempertimbangkan kondisi pengusaha maupun pekerja.
Alexander menegaskan hasil RAPIMPROV II tidak boleh berhenti sebagai keputusan organisasi. Kadin akan membagi tugas secara jelas kepada pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten agar setiap sektor memiliki pihak yang mengawal pelaksanaannya.
“Jadi kita fokus supaya ada hasil yang betul-betul bisa dikerjakan, kemudian juga bisa dirasakan di kalangan bawah,” pungkasnya.
