NABIRE, FaktaNabire.com – Pimpinan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Tengah, Yosephina Pigai dan Fience L. Mofu, menolak pengukuhan Gisman Yanengga sebagai Ketua KAPP Papua Tengah yang dilakukan David Padua dan Walter Belau.
Mereka menegaskan bahwa seluruh kepengurusan KAPP di Tanah Papua masih berstatus ditunda sementara hingga pelaksanaan Konferensi Luar Biasa (KLB) di Jayapura pada Desember 2026.
Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor KAPP Provinsi Papua Tengah, Jalan PDAM, Nabire, Rabu (11/11/2026).
Yosephina Pigai menjelaskan bahwa pihaknya saat ini mengikuti keputusan Dewan Adat Setanah Papua dalam pertemuan yang berlangsung di Manokwari pada 19–22 Oktober 2026.
Salah satu keputusan pertemuan tersebut menyatakan bahwa seluruh kepengurusan KAPP di Tanah Papua dipending sampai pelaksanaan KLB.
“Kami sedang menjalani proses sesuai dengan keputusan Dewan Adat Setanah Papua yang baru-baru ini dilaksanakan di Manokwari. Keputusan tersebut menyatakan bahwa semua kepengurusan KAPP se-Tanah Papua dipending sementara waktu sampai diselenggarakannya KLB di Jayapura pada Desember mendatang,” ujar Yosephina.
Ia menyayangkan tindakan sejumlah pihak yang tetap melaksanakan kegiatan pengukuhan di Papua Tengah, meskipun mereka mengetahui keputusan tersebut.
Menurut Yosephina, David Padua turut menghadiri pertemuan di Manokwari sehingga seharusnya memahami keputusan penundaan seluruh aktivitas kepengurusan KAPP tingkat provinsi.
“Padua sendiri hadir dan mendengar langsung keputusan tersebut bahwa kegiatan KAPP tingkat provinsi untuk sementara dipending. Anehnya, ia justru melaksanakan kegiatan secara gerilya di mana-mana, khususnya di Provinsi Papua Tengah,” katanya.
Yosephina juga mempertanyakan legitimasi pihak-pihak yang mengatasnamakan Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Tengah. Ia menyebut Niko Oktavianus Pekeng, S.E., M.M., sebagai Ketua Dewan Adat Provinsi Papua Tengah yang sah menurut pengetahuan pihaknya.
Dalam kesempatan itu, Yosephina turut menyinggung insiden saat pihaknya mendatangi lokasi kegiatan pengukuhan. Ia menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk meminta pembatalan kegiatan tersebut.
“Setibanya kami di sana, di dalam ruangan mereka sudah menyiapkan fasilitas atau alat-alat seperti balok kayu dan rantai. Barang bukti semuanya ada pada kami. Begitu pengurus dan anggota kami masuk, mereka langsung keluar membawa balok,” ungkapnya.
Ia juga meminta semua pihak menghentikan tindakan yang berpotensi memecah belah keluarga dan masyarakat adat di Papua Tengah. Yosephina menilai penerbitan surat keputusan (SK) kepada sejumlah orang dari keluarga yang sama berpotensi menimbulkan konflik internal.
“Saya ulangi, mereka ini datang untuk mengadu domba keluarga kami. Mereka memberikan SK kepada Benyamin, tetapi di sisi lain juga memberikan SK kepada orang dari keluarga yang sama. Begitu juga di Dogiyai. Tindakan ini jelas mengadu domba keluarga kami dan masyarakat Papua Tengah secara luas,” tegasnya.
Sementara itu, Fience L. Mofu, menegaskan bahwa organisasi harus memilih seorang ketua melalui forum resmi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ia mempertanyakan dasar pengangkatan David Padua sebagai ketua umum dan pengukuhan Gisman Yanengga sebagai Ketua KAPP Papua Tengah. Menurutnya, proses tersebut tidak melibatkan pengurus yang selama ini menjalankan organisasi di Papua Tengah.
“Seorang ketua umum harus dipilih di dalam satu forum resmi, yaitu konferensi. Namun, David Padua datang ke Papua Tengah mengatasnamakan ketua umum tanpa dipilih oleh siapa pun. Kemudian, Gisman Yanengga juga datang. Siapa yang memilih? Kabupaten mana yang memilih? Dalam forum Konferda yang mana?” kata Fience.
Fience mengaku tidak pernah menerima undangan untuk menghadiri forum yang menjadi dasar pengukuhan tersebut. Padahal, menurutnya, ia masih memegang SK KAHU periode 2024–2029.
“Kami yang ada di Provinsi Papua Tengah, saya sendiri sebagai pemegang SK KAHU periode 2024–2029 yang masih berlaku, tidak pernah diundang. KAPP memiliki AD/ART yang mengatur seluruh mekanisme organisasi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa legalitas organisasi tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administrasi seperti AHU, tetapi harus tetap berpedoman pada aturan internal organisasi.
“AHU bisa dibuat kapan saja, tetapi aturan organisasi yang sah harus dijalankan. Kami sudah dipilih melalui forum resmi dan SK kami diputuskan secara sah, sementara mereka justru berjalan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan organisasi,” tegas Fience.
Lebih lanjut, Fience menjelaskan bahwa KAPP bukan organisasi politik maupun wadah untuk mempertentangkan kelompok masyarakat adat. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki tujuan utama merangkul pengusaha Papua, khususnya pengusaha asli yang berasal dari wilayah adat di Tanah Papua.
“KAPP bukan partai politik atau tempat berkumpul untuk mengadu domba orang. KAPP bertujuan merangkul pengusaha Papua, khususnya anak-anak adat yang ada di atas Tanah Papua,” katanya.
Ia menyebut pihaknya selama ini telah membangun sinergi dengan pemerintah daerah sejak 2023 hingga sekarang. Karena itu, ia berharap semua pihak menghormati mekanisme organisasi agar para pengusaha asli Papua Tengah dapat menjalankan kegiatan usaha dengan tenang.
Fience juga meminta Dewan Adat Setanah Papua mengambil peran sebagai penengah dan tidak memihak salah satu kelompok.
“Kami mengharapkan kepada Dewan Adat sebagai orang tua agar berdiri dan menengahi persoalan ini dengan bijak. Dewan Adat tidak boleh memihak salah satu pihak, melainkan harus berdiri di tengah, mengumpulkan kita semua, dan mencari jalan keluar yang terbaik,” pungkasnya.
