BALI, FaktaNabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan dana hibah. Melalui Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat, Pemprov Papua Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Banding Tata Kelola Perencanaan Dana Hibah di Pemerintah Provinsi Bali, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Praja Sabha Unit 3 tersebut dipimpin Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos.
Rombongan diterima langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Biro Umum I Wayan Purnamarta, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Bali Ni Putu Susi Lestari, S.IP., M.A.P., serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Papua Tengah ingin memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola dana hibah secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pembahasan mencakup seluruh tahapan pengelolaan hibah, mulai dari perencanaan, penganggaran, verifikasi proposal, penetapan penerima, pencairan, hingga pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran Pemprov Bali membagikan berbagai pengalaman dan praktik baik dalam pengelolaan dana hibah. Materi yang disampaikan meliputi mekanisme penerimaan proposal, verifikasi administrasi dan lapangan, penilaian kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran melalui KUA-PPAS, hingga mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana hibah.
Salah satu praktik yang menarik perhatian rombongan Papua Tengah adalah penerapan sistem e-Hibah. Sistem ini membantu pemerintah daerah mendata dan mencatat setiap usulan hibah dari masyarakat maupun lembaga secara lebih terstruktur. Penerapan sistem tersebut juga mendukung digitalisasi administrasi serta meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan hibah.
Pemprov Bali juga menekankan pentingnya pengajuan proposal hibah sejak awal, idealnya sebelum penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Langkah ini memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk memverifikasi usulan, menentukan skala prioritas, serta menyesuaikan kebutuhan penerima dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam proses verifikasi, setiap proposal harus melalui pemeriksaan administrasi dan penilaian kewajaran anggaran berdasarkan Standar Harga Satuan. Khusus usulan pembangunan fisik dan infrastruktur, perangkat daerah terkait juga perlu melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi, kelayakan, dan kebutuhan objek yang diusulkan.
Pertemuan tersebut turut membahas mekanisme penanganan proposal yang belum dapat diakomodasi dalam penganggaran. Pemprov Bali menjelaskan bahwa setiap permohonan hibah merupakan usulan yang harus melalui proses penilaian.
Karena itu, pemerintah daerah tidak secara otomatis berkewajiban mengabulkan setiap permohonan, tetapi harus mempertimbangkan kelengkapan persyaratan, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah.
Selain itu, peserta mendalami mekanisme penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), waktu pencairan, kemungkinan pemberian hibah secara berkelanjutan, serta pengelolaan pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD agar tetap sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.
Dari sisi pengawasan, perangkat daerah teknis memegang peran penting dalam memverifikasi dan memantau pelaksanaan hibah. Sementara itu, penerima hibah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana beserta bukti pendukung dan mengembalikan sisa dana sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Papua Tengah, Edward Semuel Renmaur, S.STP., M.A.P., M.Han., menyampaikan bahwa Bimtek dan Studi Banding tersebut memberikan banyak pengalaman serta wawasan baru bagi jajaran Pemprov Papua Tengah dalam membangun sistem pengelolaan hibah yang lebih baik.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak pengalaman dan praktik baik dari Pemerintah Provinsi Bali. Hal-hal yang telah berjalan baik akan menjadi bahan pembelajaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sehingga tata kelola pemberian hibah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Edward.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh memandang pemberian hibah hanya sebagai kegiatan menyalurkan bantuan kepada masyarakat atau lembaga. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan sesuai ketentuan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan.
“Pemberian hibah bukan semata-mata tentang menyalurkan bantuan. Kita harus memastikan setiap anggaran yang pemerintah daerah alokasikan benar-benar tepat sasaran, memenuhi ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perencanaan dan pengawasan harus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Edward berharap berbagai praktik baik yang diperoleh dari Pemprov Bali dapat menjadi referensi bagi Pemprov Papua Tengah untuk menyempurnakan mekanisme pengelolaan hibah, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mengembangkan sistem informasi hibah yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, penguatan tata kelola hibah menjadi langkah penting untuk memastikan proses pemberian bantuan berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap tuan rumah, pertemuan tersebut ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam kesempatan itu, Pemprov Papua Tengah menyerahkan kopi eksklusif Papua Tengah yang berasal dari hasil biji kopi sejumlah kabupaten di wilayah Papua Tengah, serta Noken Anggrek yang merepresentasikan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakat asli Papua Tengah.
Melalui kegiatan Bimtek dan Studi Banding ini, Pemprov Papua Tengah berharap dapat mengadopsi praktik-praktik baik yang sesuai dengan karakteristik daerah, sehingga pengelolaan dana hibah ke depan semakin tertib sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, setiap program hibah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lembaga penerima serta mendukung pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
