NABIRE, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung menggelar Sosialisasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Kependudukan bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Selasa (2/7/2026), ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparat kampung dalam mengelola administrasi kependudukan sekaligus memperkuat pelayanan publik di tingkat kampung.
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, SE, membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik.
“Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan hingga ketenagakerjaan membutuhkan administrasi kependudukan yang lengkap. Maka setiap warga wajib memiliki administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap,” ujar Albertus Iyai saat membacakan sambutan Gubernur Meki Nawipa.
Gubernur Meki Nawipa juga mengajak seluruh masyarakat Papua Tengah segera melengkapi dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, hingga akta kematian. Menurutnya, dokumen tersebut bukan hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga menjadi identitas hukum setiap warga negara.
“Kelengkapan administrasi kependudukan ibarat napas kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan hak-haknya, yakni akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, layanan perbankan, ketenagakerjaan hingga perlindungan hukum. Di sisi lain, data yang akurat memungkinkan pemerintah merencanakan pembangunan secara tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Meki Nawipa dalam sambutan tertulisnya.
Ia menambahkan, kelengkapan dokumen kependudukan akan mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan mendukung efektivitas pembangunan di Papua Tengah.
Selain menyampaikan arahan gubernur, Albertus Iyai mengajak seluruh peserta mengikuti sosialisasi secara aktif agar mampu menerapkan tata kelola administrasi kependudukan yang baik di kampung masing-masing.
“Ilmu dan keterampilan yang diperoleh harus diterapkan secara konsisten di kampung masing-masing, sehingga pelayanan administrasi menjadi lebih tertib. Administrasi kependudukan adalah pondasi perencanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Papua Tengah,” ujarnya.
Sosialisasi menghadirkan dua narasumber. Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Yermias Mote, STP, M.IP, memaparkan materi mengenai pentingnya data dan dokumen kependudukan bagi individu maupun pemerintah kampung. Sementara itu, Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond, ST, menjelaskan syarat serta prosedur penerbitan berbagai dokumen administrasi kependudukan. Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring, Herman Anou, S.Sos., M.IP, memandu jalannya diskusi sebagai moderator.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Roni Abidondifu, S.STP., M.Si., mengapresiasi antusiasme aparat kampung yang mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah kampung dan dinas terkait untuk menjaga kualitas data kependudukan.
“Bagi warga, dokumen adalah kunci hak. Bagi pemerintah kampung, data yang benar menjadi landasan menyusun program, menetapkan kebijakan, merencanakan anggaran, dan menyalurkan bantuan tepat sasaran,” kata Roni.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, mendorong kesadaran masyarakat melengkapi dokumen kependudukan, serta menghasilkan data yang valid, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pembangunan Papua Tengah yang maju dan sejahtera.
