NABIRE, FaktaNabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian alam, perlindungan hak masyarakat adat, dan pembangunan daerah dalam pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, H. Tumiran, saat membacakan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Taman Nasional Mamberamo Foja Tahun 2026 di Hotel Carmel Nabire, Selasa (20/10/2026).
Dalam sambutannya, Tumiran menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan, khususnya Balai Besar KSDA Papua, atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia menilai sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai arah pengelolaan kawasan setelah perubahan status dari Suaka Margasatwa menjadi Taman Nasional pada Oktober 2024.
“Konservasi dan pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan harus tetap menjaga alam dan menghormati hak-hak masyarakat adat,” ujar Tumiran.
Ia menekankan bahwa masyarakat adat harus terlibat dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan ruang hidup, tempat sakral, wilayah berkebun, berburu, serta sumber penghidupan mereka.
“Jangan sampai kita membuat kebijakan yang baik menurut kita, tetapi justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat di lapangan. Kita harus membangun kebijakan yang lahir dari dialog, data yang benar, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat,” tegasnya.
Tumiran juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan ekonomi masyarakat harus berjalan selaras dengan upaya menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan.
Hal tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yakni “Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan Berkelanjutan.”
“Kita ingin Papua Tengah maju, tetapi hutannya tetap terjaga. Kita ingin masyarakat sejahtera, tetapi sungai dan sumber air tetap terlindungi. Kita ingin investasi dan pembangunan berjalan, tetapi hak masyarakat adat tetap dihormati,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, Tumiran berharap sosialisasi ini menghasilkan tindak lanjut nyata melalui koordinasi dan komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat adat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut, seraya berharap pengelolaan Taman Nasional Mamberamo Foja mampu menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
