Nabire, 18 Februari 2026, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperketat penataan administrasi kepegawaian bagi pejabat eselon definitif yang baru dilantik pada Jumat (13/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan tertib tata kelola birokrasi, khususnya bagi pejabat eselon III dan IV yang berasal dari pemerintah kabupaten maupun provinsi lain.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan hal tersebut saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Tengah di Nabire, Rabu (18/2/2026).
Silwanus menekankan bahwa seluruh pejabat definitif wajib segera menuntaskan proses administrasi kepegawaian, termasuk mengintegrasikan data ke dalam sistem MyASN melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Kami meminta kepada para sekretaris untuk segera mengumpulkan data kepegawaian dan menyerahkannya kepada BKD agar diinput dalam MyASN,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa kelengkapan administrasi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi fondasi kepastian status kepegawaian dan legitimasi jabatan.
Menurutnya, tanpa integrasi data yang valid dalam sistem nasional, proses mutasi dan kenaikan pangkat bisa terhambat.
“Sistem kita tidak lagi manual, tetapi secara online. Semua harus masuk dalam sistem,” ujarnya.
Silwanus menjelaskan bahwa sistem kepegawaian kini telah sepenuhnya berbasis digital dan terintegrasi secara nasional. Setiap perpindahan instansi, penyesuaian pangkat, maupun pembaruan data harus tercatat dalam platform resmi pemerintah.
Ia juga mengingatkan pejabat yang belum melengkapi dokumen agar segera menyerahkannya ke BKD untuk diproses.
“Yang belum memasukkan dalam MyASN agar segera melengkapi dokumen di BKD supaya proses perpindahan saudara-saudara bisa segera dilakukan di sistem,” pintanya.
Pemprov Papua Tengah menargetkan penyelesaian administrasi tersebut rampung dalam beberapa hari ke depan agar tidak mengganggu efektivitas kerja organisasi perangkat daerah.
Silwanus menegaskan bahwa percepatan integrasi data ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Papua Tengah dalam membangun birokrasi yang tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap transformasi digital pemerintahan.
Ia berharap seluruh pejabat dapat menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menata administrasi kepegawaian secara profesional.
