NABIRE, FaktaNabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengevaluasi target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Guest House, Jalan Merdeka, Nabire, Kamis (15/10/2026).
Mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marten Ukago, menegaskan bahwa evaluasi RPJMD harus menjadi dasar untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi kepada Bapperida dan seluruh perangkat daerah yang telah mempersiapkan kegiatan ini. RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi komitmen pembangunan dan janji pelayanan kepada seluruh masyarakat Papua Tengah,” tegasnya.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan pemerintah bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Marten menekankan lima hal penting dalam evaluasi kinerja pembangunan, yakni mengukur capaian secara objektif, menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, memperkuat koordinasi data antar-OPD, menyusun langkah perbaikan yang terukur, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, setiap kepala OPD harus memahami indikator yang menjadi tanggung jawabnya dan menyampaikan data target serta realisasi secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai target telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, tetapi perangkat daerah tidak memiliki data yang jelas mengenai realisasinya. Kita harus membangun budaya kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan Papua Tengah yang memiliki delapan kabupaten dengan kondisi geografis dan kebutuhan berbeda. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan berdasarkan data yang valid dan kebutuhan nyata masyarakat.
Marten secara khusus meminta Bapperida Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi, menganalisis capaian pembangunan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.
Sementara itu, seluruh OPD diminta menindaklanjuti indikator yang belum mencapai target dengan langkah perbaikan yang jelas, lengkap dengan penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.
Ia berharap lokakarya tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai validitas data target dan realisasi indikator, pemetaan kesenjangan capaian, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
“Evaluasi RPJMD adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Mari kita jadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat capaian yang sudah baik, dan memastikan setiap langkah pembangunan berjalan menuju tujuan yang sama,” pungkasnya.
