Pemprov Papua Tengah Dorong BAMAGNAS Perkuat Kerukunan Umat Beragama dan Dukung Pembangunan

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW BAMAGNAS Provinsi Papua Tengah periode 2025–2030 di GPdI Elsaday Nabarua, Jumat (23/10/2026).

NABIRE, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Dewan Pimpinan Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (DPW BAMAGNAS) Papua Tengah untuk memperkuat kerukunan umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan gereja, dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW BAMAGNAS Provinsi Papua Tengah periode 2025–2030 di GPdI Elsaday Nabarua, Jumat (23/10/2026).

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Alanthino menyampaikan apresiasi pemerintah provinsi kepada jajaran DPW BAMAGNAS dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan Rakerwil tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPW BAMAGNAS dan seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini,” ujar Alanthino saat membacakan sambutan gubernur.

Ia menegaskan bahwa BAMAGNAS memiliki peran strategis dalam menyatukan gereja-gereja dan umat Kristiani sekaligus menjadi mitra pemerintah daerah dalam membangun moral, spiritualitas, dan etika masyarakat.

Menurutnya, Papua Tengah sebagai provinsi baru membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga keagamaan, untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan persatuan di tengah dinamika pembangunan daerah.

“BAMAGNAS memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah pemersatu gereja-gereja dan umat Kristiani, sekaligus menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam membangun moral, spiritual, dan etika masyarakat di Provinsi Papua Tengah,” katanya.

Alanthino juga menekankan pentingnya peran gereja dan para hamba Tuhan dalam membina umat serta menghadirkan kehidupan sosial yang harmonis.

Karena itu, ia berharap Rakerwil tersebut menghasilkan program kerja yang konstruktif, inovatif, dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi dan lembaga keagamaan, untuk bersama-sama mendorong pembangunan daerah.

“Kami berharap program kerja yang dirumuskan dalam Rakerwil ini dapat disinergikan dengan visi, misi, dan program pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pembinaan mental spiritual, pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi jemaat, serta menjaga kondusivitas wilayah kita tercinta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Alanthino mengajak seluruh peserta Rakerwil untuk mengikuti setiap tahapan persidangan dengan penuh hikmat, mengutamakan musyawarah mufakat, dan mempererat persaudaraan dalam kasih Kristus.

Ia juga mendorong DPW BAMAGNAS melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang telah berjalan serta menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada periode 2025–2030.

“Jadikan momentum Rakerwil ini untuk mengevaluasi pelayanan yang telah lalu dan merancang langkah-langkah pelayanan yang lebih baik ke depannya,” pesannya kepada seluruh peserta.

Melalui Rakerwil ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap DPW BAMAGNAS mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang memberikan dampak nyata bagi gereja, umat Kristiani, dan masyarakat luas.

Alanthino berharap seluruh rangkaian kegiatan Rakerwil berjalan lancar dan sukses serta menghasilkan keputusan yang mendukung kemajuan gereja, memperkuat persatuan umat, dan berkontribusi terhadap pembangunan Provinsi Papua Tengah.

Pemerintah provinsi pun mengharapkan BAMAGNAS terus mengambil bagian dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, berkarakter, dan sejahtera melalui pelayanan keagamaan serta kerja sama yang berkelanjutan dengan pemerintah daerah.

Pos terkait