Dogiyai, 04 Juli 2025, Faktanabire.com — Ratusan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Dogiyai menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Dogiyai, Jumat. Aksi ini menolak pemekaran DOB Mapia Raya, perusahaan ilegal, dan pendropan militer di wilayah Papua Tengah khususnya di Dogiyai.
Mereka menilai pemekaran tidak membawa kesejahteraan, justru mengancam tanah adat dan hak hidup masyarakat. Menurut orator Melianus Tagi, pemekaran, militerisasi, dan perusahaan ilegal adalah proyek politik yang merugikan rakyat Papua.
Para peserta aksi mengecam masuknya perusahaan ilegal yang merusak lingkungan dan menggusur tanah ulayat tanpa persetujuan rakyat. Sementara pendropan militer dinilai menciptakan ketakutan dan trauma bagi masyarakat.
Dalam aksinya, massa membacakan 10 pernyataan sikap, di antaranya:
1. Menolak DOB Mapia Raya dan semua bentuk pemekaran di Papua.
2. Menuntut penyelesaian pelanggaran HAM secara adil.
3. Menolak pendropan militer organik maupun non-organik.
4. Menyebut sejumlah elit lokal sebagai pengusung DOB, dan menuntut agar rencana itu dihentikan.
5. Menilai pemekaran sebagai ancaman terhadap lingkungan dan budaya.
6. Meminta penjelasan atas draf DOB yang beredar.
7. Mendesak Kapolres Dogiyai hentikan kekerasan terhadap sipil.
8. Meminta pencabutan izin lima perusahaan ilegal.
9. Mendesak pembangunan pasar permanen untuk mama-mama pedagang.
10. Menuntut fasilitas medis yang layak di rumah sakit.
Aksi berlangsung damai. Pelajar, mahasiswa, dan rakyat bersatu menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam masa depan Dogiyai.
