- JAKARTA, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memaparkan inovasi transformasi layanan kesehatan bertajuk KOHARUSEHAT dalam Leimena Conference 2026 yang berlangsung di Sasana Widya BRIN, Jakarta, pada 27–29 Juli 2026.
Melalui inovasi tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju upaya promotif dan preventif.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, mengatakan pelayanan kesehatan di Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar akibat kondisi geografis, situasi keamanan yang fluktuatif, serta keragaman sosial dan budaya masyarakat.
Ia mengungkapkan, dari 150 Puskesmas yang tersebar di Papua Tengah, baru 18 Puskesmas atau sekitar 12 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan wajib secara lengkap. Selain itu, sebanyak 44,7 persen Puskesmas belum memiliki dokter umum dan 84,7 persen belum memiliki dokter gigi.
Meski demikian, pemerintah terus mempercepat peningkatan mutu layanan. Saat ini, sebanyak 127 Puskesmas telah teregistrasi dan 73 Puskesmas telah mengantongi akreditasi.
Menurut dr. Agus, Pemerintah Provinsi Papua Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley mengarahkan Dana Otonomi Khusus agar tidak hanya berfokus pada pembiayaan pengobatan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan penyakit.
“Kami memastikan Dana Otonomi Khusus tidak lagi sekadar habis di hilir untuk mengobati orang sakit. Melalui KOHARUSEHAT, kami membangun sistem kesehatan yang kuat dari hulu hingga hilir,” kata dr. Agus.
Ia menjelaskan, KOHARUSEHAT berdiri di atas tiga pilar utama, yakni penguatan layanan promotif dan preventif melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), perlindungan akses kesehatan melalui Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, serta penyediaan jaring pengaman pembiayaan bagi kasus kedaruratan medis yang tidak ditanggung BPJS.
Untuk memperkuat implementasi ILP, Pemprov Papua Tengah tidak membiarkan pemerintah kabupaten berjalan sendiri.
“Kami tidak ingin berlindung di balik alasan batasan kewenangan otonomi daerah. Pemprov justru hadir langsung memberikan dukungan pendanaan strategis bersumber dari APBD Provinsi sebagai penyangga agar pelayanan tidak terhenti,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan Papua Tengah menetapkan delapan Puskesmas Percontohan ILP pada 2025, yaitu Puskesmas Topo, Wanggar, Sinak, Bilogai, Mulia, Waghete, Moanemani, dan Enarotali. Program tersebut kemudian diperluas dengan delapan Puskesmas tambahan pada 2026.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk membangun rumah dinas tenaga kesehatan dan Posyandu, melengkapi fasilitas kesehatan dengan alat diagnostik modern seperti mesin laboratorium otomatis, USG portabel, EKG 12 channel, hingga perangkat antropometri standar.
Selain itu, Pemprov menghadirkan speedboat ambulance dan ambulans double cabin 4×4 guna mempercepat evakuasi pasien di wilayah pegunungan maupun pesisir. Pemerintah juga memasang panel surya di fasilitas kesehatan agar alat medis digital dan rantai dingin penyimpanan vaksin tetap berfungsi di daerah yang belum menikmati pasokan listrik selama 24 jam.
Di sisi pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan meluncurkan inovasi PACE-MACE (Papa CERDIK, Mama CERDAS). Program ini melibatkan kader PKK, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebagai pemantau kesehatan keluarga secara door-to-door.
Melalui pendekatan tersebut, setiap kelompok rumah warga berfungsi sebagai “Pustu Bernyawa” yang mampu mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pedalaman dengan pendekatan budaya yang lebih diterima.
Dr. Agus menegaskan keberhasilan pelayanan kesehatan di daerah terpencil juga membutuhkan dukungan lintas sektor.
“Kesehatan tidak bisa berjuang sendirian. Kami menggalang kolaborasi agar nakes dan kader mendapat perumahan layak bersanitasi dari Dinas PU, solar cell dari ESDM, dan akses internet Starlink dari Kominfo,” katanya.
Menurutnya, pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan keluarga tenaga kesehatan dan kader melalui bantuan bibit ubi, sayuran, ikan, serta ternak ayam dan babi. Program tersebut tidak hanya membantu meningkatkan gizi keluarga, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan ketika hasil panen dijual.
Dalam kesempatan yang sama, dr. Agus mengusulkan kebijakan baru kepada Kementerian Kesehatan berupa Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi yang dibiayai APBN.
“Kepadatan penduduk yang rendah di pedalaman membuat kapitasi sangat kecil. Kami mengusulkan Skema Tunjangan Profesi Tenaga Kesehatan Berbasis Sertifikasi yang dijamin APBN dengan mengadopsi keberhasilan Tunjangan Profesi Guru. Kesejahteraan nakes harus diukur dari kompetensi dan pengabdiannya, bukan kepadatan penduduk. Inilah solusi permanen memutus eksodus nakes dari wilayah 3T,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan gizi masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menjalankan program Bantuan Tunai Langsung sebesar Rp350.000 per bulan bagi setiap anak usia 0–4 tahun. Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
“Langkah kecil untuk deteksi dini adalah lompatan besar untuk masa depan. Bersama ILP dan inovasi tanpa henti, kita wujudkan Papua Tengah Sehat, Produktif, dan Berdaya Saing. Ko Harus Sehat,” pungkas dr. Agus
