Nabire, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat produksi pangan lokal sebagai strategi utama menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan pangan masyarakat tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)., MH.Kes., saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bertema “Sinergi Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha dalam Mendukung Pengendalian Inflasi Daerah” di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Kamis (9/7/2026).
Silwanus menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dimulai dengan memastikan daerah mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri melalui peningkatan produksi pertanian dan peternakan.
“Kita harus mengetahui secara pasti berapa kebutuhan masyarakat terhadap setiap komoditas, seperti cabai, telur, daging, dan sayuran. Setelah itu kita bandingkan dengan kemampuan produksi petani dan peternak lokal. Dari situlah kita dapat menentukan langkah yang tepat,” ujar Silwanus.
Ia menjelaskan pemerintah pusat secara rutin mengevaluasi perkembangan inflasi melalui rapat koordinasi nasional dengan melihat berbagai faktor yang memengaruhi kenaikan harga, mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Menurutnya, Papua Tengah juga harus memiliki data yang akurat agar dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Silwanus meminta seluruh organisasi perangkat daerah membangun basis data yang memuat kebutuhan setiap komoditas pangan, kapasitas produksi, hingga berbagai kendala yang dihadapi petani dan peternak di lapangan.
“Kalau kita tidak memiliki data yang kuat, maka akan sulit menentukan intervensi yang tepat. Kita harus mengetahui kebutuhan masyarakat setiap hari, kemampuan produksi, kondisi cuaca, distribusi hasil panen, hingga siapa yang akan menyerap hasil produksi petani,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Silwanus juga berdialog dengan pelaku usaha dan perwakilan Asosiasi Ayam Petelur untuk memetakan kebutuhan telur di Kabupaten Nabire. Pemerintah ingin membandingkan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan produksi peternak lokal sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Menurutnya, data tersebut tidak hanya mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Silwanus menambahkan Gubernur Meki Nawipa memberikan perhatian besar terhadap penguatan sektor pertanian dan peternakan sebagai program prioritas daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
Selain sektor pertanian, pemerintah juga mendorong pengembangan peternakan, termasuk ternak babi yang masih menjadi komoditas penting bagi masyarakat Papua. Pemerintah berharap peternak lokal mampu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga dapat menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menutup arahannya, Silwanus berharap rapat koordinasi menghasilkan langkah-langkah nyata yang dapat segera dijalankan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
“Harapan kita setelah rapat ini sudah ada kejelasan mengenai persoalan yang dihadapi dan intervensi apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Papua Tengah,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), pelaku usaha, petani, peternak, Asosiasi Ayam Petelur, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Provinsi Papua Tengah.
