NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar monitoring meja Semester I Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di LPP RRI Nabire, Kamis (13/8/2026).
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG, M.H.Kes., mewakili Gubernur Papua Tengah membuka kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Silwanus menegaskan bahwa monitoring meja bertujuan memastikan perencanaan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program, kegiatan, dan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
“Monitoring meja bukan kita mengecek angka-angka saja. Monitoring meja adalah ruang di mana kita secara teliti membaca kemajuan program dan kegiatan secara jujur. Kita bisa menemukan hambatan secara dini dan mengambil keputusan yang cepat,” kata Silwanus.
Ia meminta seluruh OPD memperhatikan tiga agenda penting, yakni monitoring pelaksanaan anggaran, pergeseran dan perubahan anggaran, serta penyelesaian Anggaran Induk 2026.
“Kita sudah masuk minggu kedua Agustus. Tetapi PR kita adalah menyelesaikan Induk 2026. Ini tantangan besar bagi kita semuanya,” ujarnya.
Menurut Silwanus, pemerintah harus memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengendalian dapat membuat persoalan kecil terlambat terdeteksi hingga akhirnya menghambat pelaksanaan program.
Ia juga menyoroti pekerjaan pembangunan yang harus diselesaikan tepat waktu. Silwanus meminta OPD, khususnya perangkat daerah yang menangani pekerjaan fisik, mulai mengukur kemampuan penyelesaian pekerjaan sejak dini agar tidak kembali melewati tahun anggaran seperti pengalaman sebelumnya.
“Saya berharap di tahun ini, di minggu kedua atau minggu ketiga Desember, pekerjaan itu sudah tuntas. Bapak Ibu sudah harus bisa mengukur, yang kita kerjakan ini bisa selesai atau tidak di minggu kedua atau minggu ketiga,” tegasnya.
Silwanus juga meminta Bapperida melakukan pemantauan secara ketat terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus), termasuk tambahan dan penyesuaian dana yang diterima pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran juga berkaitan dengan perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang dapat menjadi salah satu variabel dalam evaluasi pemerintah pusat dan memengaruhi kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.
“Untuk Otsus kita juga masih menjadi tantangan. Ada tambahan penyesuaian dana yang diberikan dan itu harus segera kita distribusikan. Dampaknya juga berkaitan dengan tahun 2027,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Silwanus mengungkapkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara keseluruhan mencapai 33,7 persen. Namun, sejumlah OPD telah mencatatkan penyerapan di atas 50 persen, sementara sebagian lainnya masih berada di bawah rata-rata tersebut.
“Serapan kita secara provinsi 33,7 persen. Ada sejumlah OPD yang sudah bermain di angka lebih dari 50 persen, tetapi ada yang masih di bawah 33 persen. Sistem melihatnya bukan OPD, tetapi secara keseluruhan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, terus memantau perkembangan penyerapan anggaran daerah. Karena itu, OPD harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sekaligus menjaga pola belanja agar tidak menumpuk pada akhir tahun.
Silwanus juga menyinggung hasil evaluasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan pola transaksi, terutama belanja modal, agar tidak terjadi lonjakan penyerapan yang tidak wajar menjelang akhir tahun.
“Yang terlihat itu tiba-tiba lompatannya luar biasa dari minggu kedua November sampai minggu kedua Desember, yang seharusnya sudah bisa diselesaikan di bulan-bulan sebelumnya,” ungkapnya.
Ia pun meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi, khususnya sekretaris OPD dan kasubag program yang memiliki peran penting dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
Silwanus mendorong pemerintah daerah memanfaatkan sistem yang telah disiapkan untuk memantau pelaksanaan program dan anggaran secara lebih baik.
“Perannya sangat luar biasa, apalagi kita sudah menyiapkan sistem. Kita harus mengarah ke sana supaya bisa melihat pelaksanaan program dan anggaran dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah juga terus mendorong pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Melalui monitoring meja tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap seluruh OPD dapat mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan serapan anggaran, memperkuat pengendalian, serta memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
