NABIRE, Faktanabire.com – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua resmi melantik pengurus Koordinator Wilayah (Korwil) LMA Provinsi Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Senin (14/9/2026).
Pelantikan mengusung tema “Lembaga Masyarakat Adat Bersama Pemerintah dan Masyarakat, Mewujudkan Provinsi Papua Tengah yang Aman, Damai, dan Maju.”
Sejumlah pejabat dan tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago, yang mewakili Gubernur Papua Tengah.
Hadir juga Staf Khusus Kementerian Pertahanan RI Lenis Kogoya, perwakilan Pemkab Nabire, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut, Yona Kogoya dipercaya memimpin Korwil LMA Provinsi Papua Tengah. Bela Robaha menjabat Sekretaris Umum, sedangkan Rahayu S. Mistina, SE., MM dipercaya sebagai Bendahara Umum.
LMA juga memperkenalkan Piran Kogoya sebagai Ketua Satgas LMA serta para ketua LMA dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Pimpinan LMA Tanah Papua, Dr. Lenis Kogoya, M.Th., meminta pemerintah dan pihak lain yang menjalankan pembangunan maupun investasi di Papua Tengah melibatkan masyarakat adat sejak tahap awal.
Menurut Lenis, setiap pihak yang ingin menggunakan tanah ulayat harus lebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat dan lembaga adat.
“Untuk melepaskan atau menyerahkan tanah itu harus datang lebih awal, pertama kepada pemilik hak ulayat dan lembaga adat,” ujar Lenis.
Ia menilai, komunikasi sejak awal dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik yang muncul akibat masyarakat merasa hak atas tanah mereka terabaikan.
“Jangan pemerintah datang dulu langsung melaksanakan. Itulah yang terjadi sekarang, pembangunan terjadi, tetapi masyarakat merasa tanah mereka diambil atau dipaksa,” katanya.
Lenis menegaskan, masyarakat adat tidak selalu menolak pembangunan. Menurut dia, persoalan sering muncul karena pemerintah atau pihak yang berkepentingan tidak melibatkan pemilik hak ulayat sejak awal proses.
Karena itu, Lenis meminta pemerintah memperkuat peran LMA dalam pembangunan, penyelesaian persoalan sosial, serta pemberdayaan masyarakat adat.
Lenis juga meminta pemerintah memperkuat struktur LMA hingga tingkat kabupaten. Ia menilai lembaga adat membutuhkan dukungan sumber daya dan anggaran agar dapat menjalankan fungsi pemberdayaan secara optimal.
Ia menyebut pemberdayaan perempuan dan mama-mama Papua sebagai salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi mereka yang menjalankan usaha seperti menjual pinang dan membuat kerajinan noken.
Selain pemberdayaan ekonomi, Lenis mendorong penguatan peradilan adat untuk membantu menyelesaikan konflik sosial di tingkat masyarakat.
“Kalau terjadi konflik masalah, nanti LMA yang menyelesaikan. Itu namanya peradilan adat,” ujarnya.
Menurut Lenis, mekanisme adat dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan secara musyawarah sehingga tidak semua konflik harus langsung masuk ke proses hukum formal.
Lenis juga meminta LMA melakukan pendataan dan pemetaan wilayah adat. Ia menilai kejelasan batas wilayah adat penting untuk memberikan kepastian dalam setiap aktivitas pembangunan dan investasi.
Menurutnya, investor yang masuk ke wilayah adat harus berkoordinasi dengan lembaga adat dan pemilik hak ulayat.
“Dari investor siapapun masuk wilayah adat, itu harus lihat langsung peta. Setelah itu lembaga adat koordinasi dengan yang punya wilayah adat,” jelasnya.
Ia mengatakan pemetaan juga akan membantu masyarakat adat membahas manfaat investasi secara terbuka, termasuk skema plasma dan bentuk pemberdayaan lainnya.
Lenis kemudian meminta Gubernur Papua Tengah menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk memperkuat koordinasi dengan LMA di wilayah masing-masing.
“Pak Gubernur Papua Tengah harus perintahkan kepada bupati kabupaten/kota. Bupati kabupaten/kota segera perintahkan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Korwil LMA Provinsi Papua Tengah Yona Kogoya menyatakan LMA siap membangun sinergi dengan pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam deklarasinya, Yona menegaskan komitmen LMA untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian Papua Tengah dengan mengedepankan nilai adat, persaudaraan, musyawarah, serta penyelesaian masalah secara damai.
LMA juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, terutama program yang meningkatkan kesehatan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
Selain itu, LMA mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua Tengah dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat, kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Yona mengajak seluruh masyarakat adat dan elemen masyarakat Papua Tengah menjaga persatuan, menghormati keberagaman, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Ia menegaskan LMA akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat adat, membangun komunikasi konstruktif, dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
“Bersama membangun, bersama menjaga NKRI, harga mati,” tegas Yona.
