NABIRE, Faktanabire.com — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengundang para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua untuk berdialog mengenai kompleksitas persoalan yang terjadi di Papua Tengah, Senin (14/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ballroom tersebut dikemas dalam suasana santai dan penuh kekeluargaan. Gubernur mengajak para pimpinan gereja berdiskusi sambil menikmati kopi untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Gubernur Meki Nawipa menilai pembangunan Papua Tengah tidak semata-mata berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun pembangunan proyek fisik. Menurut dia, pembangunan juga membutuhkan kekuatan hati, iman, dan kebersamaan antara pemerintah dan gereja.
“Gubernur sengaja mengundang dalam suasana santai, berdialog sambil minum kopi karena membangun daerah itu bukan cuma soal APBD dan proyek. Tapi soal hati, soal iman, dan soal kebersamaan. Gereja punya peran besar di situ,” ujar Meki Nawipa.
Dalam dialog tersebut, para pimpinan lembaga gereja secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temukan di tengah masyarakat. Persoalan tersebut mencakup bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, konflik, pengungsian, hingga pertahanan dan keamanan.
Para pimpinan gereja juga menyoroti persoalan tapal batas adat yang dinilai turut memengaruhi kehidupan masyarakat dan menghambat proses pembangunan.
“Ada masalah sosial, ada masalah pendidikan, konflik dan pengungsian, ada masalah kesehatan, ada masalah tapal batas adat. Semua itu telah menjadi faktor penghambat pertumbuhan pembangunan di semua sektor. Para pimpinan gereja berharap perlu adanya solusi yang terbaik untuk menangani semua persoalan,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Meki menegaskan pentingnya posisi gereja sebagai kekuatan moral dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Ia menekankan bahwa pemerintah membutuhkan gereja untuk mengingatkan dan mengoreksi kebijakan ketika kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan martabat manusia.
“Gereja harus berkuasa di pemerintah, bukan pemerintah berkuasa di atas gereja,” tegas Meki.
Menurut dia, pernyataan tersebut bukan berarti gereja mengambil alih kewenangan pemerintahan. Gereja harus berada “di atas” dalam konteks moral dan kebenaran, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk mendengar kritik, nasihat, dan teguran gereja.
“Dalam hal ini memang gereja harus ‘di atas’ dalam hal moral dan kebenaran. Pemerintah wajib dengar,” katanya.
Meki juga meminta para pimpinan gereja tidak hanya memberikan dukungan, tetapi turut menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan gereja membutuhkan komunikasi yang jujur agar berbagai persoalan di Papua Tengah dapat ditangani secara tepat.
Gubernur pun tidak memberikan jawaban normatif terhadap seluruh persoalan yang disampaikan dalam dialog tersebut. Ia memilih pendekatan korektif dan mengajak para pimpinan lembaga gereja bersama-sama menentukan arah pembangunan Papua Tengah ke depan.
“Kami optimis dan percaya, kalau pemerintah dan gereja bersinergi serta berjalan bersama, semua bisa teratasi,” ujarnya.
Meki memastikan seluruh masukan yang disampaikan para pimpinan gereja telah diterima dan direkap pemerintah. Berbagai masukan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
Selain menerima masukan, Gubernur juga meminta dukungan data dari lembaga gereja. Ia meminta gereja membantu pemerintah menyediakan data jemaat Orang Asli Papua (OAP), data riil tenaga pelayan gereja seperti pendeta, gembala, pastor, pewarta, serta data lain yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.
Menurut Meki, ketersediaan data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan secara lebih tepat sasaran.
“Jadi intinya adalah bagaimana supaya kita rapikan semua data terkait agar semua bisa jalan dalam menentukan kebijakan ke depan yang lebih baik,” pungkasnya.
