NABIRE, Faktanabire.com — Massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Nabire menggelar aksi penyampaian aspirasi politik di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP PT), Senin (3/8/2026).
Aksi berlangsung aman, lancar, dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Massa bergerak dari tiga titik kumpul, yakni Siriwini, Pasar Karang, dan Jepara Wadio. Sekitar pukul 11.00 WIT, seluruh peserta aksi berhasil berkumpul di halaman Kantor MRP PT untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Anggota Pokja Agama MRP Papua Tengah, Yahuda Gobai, dan beberapa anggota menerima aspirasi tersebut secara langsung dari perwakilan massa.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan Gerson Pigai bersama Wakil Koordinator Lapangan Ando Douw. Dalam kesempatan itu, KNPB Nabire membacakan sembilan poin pernyataan sikap politik dan enam seruan persatuan yang mereka tujukan kepada berbagai pihak.
“Kami menyampaikan sembilan poin pernyataan sikap politik dan enam seruan persatuan sebagai bentuk penyampaian aspirasi rakyat Papua terkait persoalan politik, kemanusiaan, dan masa depan tanah Papua,” ujar Gerson Pigai saat membacakan pernyataan sikap.
Dalam pernyataannya, KNPB menegaskan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua berdasarkan standar hak asasi manusia dan hukum internasional. Mereka juga mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencabut Resolusi 1752 serta meninjau kembali Resolusi 2504 yang berkaitan dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.
Selain itu, KNPB meminta Amerika Serikat, Vatikan, Belanda, dan Indonesia bertanggung jawab atas Perjanjian New York 1962 dan Roma 1962. Mereka juga mendorong keterlibatan lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah (ICRC), untuk menangani persoalan kemanusiaan dan pengungsian warga sipil di Papua.
Dalam aspek kebijakan nasional, KNPB menilai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus belum menyelesaikan akar persoalan di Papua. Mereka berpandangan kebijakan tersebut justru membuka ruang penambahan personel keamanan serta menimbulkan ancaman terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat.
“Kami juga menyerukan agar seluruh pihak mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan demokratis serta mengajak seluruh rakyat Papua menjaga persatuan tanpa terpecah oleh stigma kedaerahan,” ucapnya.
Usai menyampaikan seluruh aspirasi, massa mengakhiri kegiatan dengan tertib. Seluruh rangkaian aksi berlangsung kondusif hingga peserta membubarkan diri dari lokasi.
