NABIRE, FaktaNabire.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kapasitas aparatur dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan dan mencegah konflik sosial.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Nabire, Jumat (13/11/2026).
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Andreas Nawipa, S.IP., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur dalam melakukan deteksi dini serta cegah dini terhadap berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
“Peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam mengenali potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sekaligus membangun sistem pelaporan yang lebih efektif,” ujar Andreas dalam laporannya.
Ia menambahkan, Kesbangpol juga mendorong pemanfaatan aplikasi Puskomin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pelaporan kejadian dan isu-isu strategis di daerah.
“Melalui pemanfaatan aplikasi Puskomin Kemendagri, kami berharap aparatur mampu melakukan penginputan dan pengiriman laporan secara cepat, tepat, dan terintegrasi,” katanya.
Menurut Andreas, kegiatan ini juga bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kemendagri dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini serta penanganan konflik sosial.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, panitia menghadirkan dua narasumber dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, yakni Timotius, S.STP., M.A.P., selaku Pelaksana Tugas Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen pada Direktorat Kewaspadaan Nasional, serta Abrar Afif, S.Sos., M.H., dari Direktorat Kewaspadaan Nasional.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, S.T., M.Si., juga turut menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut.
Para narasumber membahas sejumlah materi strategis, antara lain arah kebijakan dan strategi penguatan kewaspadaan dini daerah dalam mengantisipasi potensi ATHG di Papua Tengah, penyelenggaraan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial, serta mekanisme operasional dan pengolahan data laporan kewaspadaan dini melalui aplikasi Puskomin Kemendagri.
Melalui sosialisasi ini, Kesbangpol menargetkan aparatur mampu meningkatkan keterampilan dalam mengenali potensi kerawanan, menguasai penggunaan aplikasi Puskomin, serta menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan terintegrasi.
Selain meningkatkan kemampuan teknis, kegiatan ini juga mendorong peserta menyusun dokumen analisis dan inventarisasi awal potensi ATHG di wilayah Papua Tengah. Dokumen tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan kebijakan dan langkah penanganan terhadap berbagai potensi kerawanan daerah.
Panitia melaksanakan sosialisasi secara daring dan luring dengan melibatkan pejabat, staf pelaksana, ASN, serta tenaga non-ASN di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah.
Penyelenggaraan kegiatan ini berlandaskan sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, serta Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini.
Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat kewaspadaan nasional dan meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi potensi konflik.
Penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi pelaporan diharapkan mampu mendukung pemerintah daerah dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan stabilitas kehidupan masyarakat di Provinsi Papua Tengah.
