Nabire, 18 Oktober 2025, Faktanabire.com — Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, daerah pemilihan (Dapil) Intan Jaya, Henes Sondegau, ST, menyampaikan pernyataan tegas terkait konflik bersenjata yang masih berlangsung antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
Dalam pernyataan persnya, Henes menyampaikan duka cita mendalam sekaligus menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan terhadap warga sipil.
“Rasa trauma, ketakutan, dan kehilangan yang dirasakan masyarakat Intan Jaya adalah luka kolektif yang harus segera disembuhkan,” ujar Henes.
Henes tekankan perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi keamanan. Ia mengingatkan bahwa konstitusi dan prinsip hak asasi manusia menegaskan pentingnya melindungi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, tokoh agama, dan masyarakat adat.
“Setiap tindakan keamanan harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan penuh kehati-hatian agar tidak memperparah penderitaan rakyat,” tambahnya.
Henes mendesak kedua belah pihak baik aparat TNI/Polri maupun kelompok bersenjata, untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan. Ia menilai penambahan pasukan tanpa koordinasi yang matang justru memperpanjang konflik dan menimbulkan ketidakstabilan sosial.
Selain itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi keamanan, termasuk soal komando dan prosedur di lapangan, agar sesuai dengan hukum dan standar HAM.
Politikus asal Intan Jaya itu menegaskan bahwa dialog damai merupakan langkah mendesak, bukan tanda kelemahan. Proses dialog harus melibatkan berbagai pihak.
“Dialog segera dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat terdampak dan dilakukan secara netral serta transparan”, ujarnya.
Tak hanya itu, Henes juga menyoroti pentingnya pemulihan sosial dan psikologis bagi masyarakat terdampak konflik. Ia meminta pemerintah segera memberikan bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan mental, serta memulihkan infrastruktur dasar seperti pendidikan, pertanian, dan perikanan.
Diakhirnya pernyataannya, Henes menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel terhadap setiap pelanggaran HAM dan kerugian masyarakat.
Ia juga menyerukan agar semua pihak berkomitmen membangun kembali rasa aman dan kepercayaan publik di Intan Jaya.
“Intan Jaya bukan medan konflik; Intan Jaya adalah tanah kehidupan yang layak dijaga,” tegas Henes.
