Timika, Faktanabire.com – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor utama yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat pembinaan disiplin ASN secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Meki Nawipa melalui Asisten III Sekretariat Daerah Papua Tengah, Viktor Fun, saat membuka Sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah di Timika, Selasa (23/6/2026).
Gubernur menegaskan bahwa ketidakdisiplinan ASN akan berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan.
“Apabila ASN tidak tertib dalam bekerja, maka proses administrasi, pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik dapat terganggu. Karena itu, pembinaan disiplin harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Meki Nawipa.
Menurutnya, disiplin ASN tidak hanya sebatas kehadiran di kantor, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap peraturan, ketepatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab terhadap jabatan, penggunaan kewenangan secara benar, serta sikap kerja yang mendukung pelayanan publik.
“Setiap ASN perlu memahami bahwa jabatan bukan hanya status administratif, tetapi juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan patuh, jujur, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan empat poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh ASN di Papua Tengah. Pertama, setiap ASN wajib memahami seluruh ketentuan disiplin yang berlaku, bukan hanya pengelola kepegawaian, tetapi juga seluruh pimpinan dan staf.
Kedua, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus aktif melakukan pembinaan sejak dini terhadap setiap indikasi pelanggaran disiplin melalui teguran, arahan, pembinaan, dan pencatatan sesuai prosedur.
“Pembiaran terhadap pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius,” katanya.
Ketiga, pemerintah harus menegakkan disiplin secara adil tanpa membedakan pegawai berdasarkan kedekatan pribadi, jabatan, maupun pertimbangan lain yang bertentangan dengan aturan.
Keempat, disiplin ASN harus berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kehadiran, kepatuhan, etika kerja, dan tanggung jawab aparatur harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Meki juga meminta seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh agar mampu menerapkan hasil pembelajaran di lingkungan kerja masing-masing.
“Saya berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan serius. Gunakan kesempatan ini untuk bertanya, mencatat hal-hal penting, dan memahami mekanisme pembinaan disiplin secara benar. Setelah kegiatan ini selesai, pemahaman yang diperoleh harus diterapkan di perangkat daerah masing-masing,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan pihaknya akan terus memperkuat pembinaan disiplin ASN secara berkelanjutan melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta koordinasi dengan seluruh OPD.
“Sosialisasi ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman aparatur terhadap ketentuan disiplin, kewajiban, larangan, serta konsekuensi atas pelanggaran disiplin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Denci.
Ia berharap upaya tersebut mampu meningkatkan kinerja ASN sehingga pelayanan publik di Papua Tengah menjadi semakin berkualitas.
Sosialisasi Pembinaan Disiplin ASN tersebut menghadirkan Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan, sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti para pejabat dan staf kepegawaian dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
