Nabire, 5 Januari 2026, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar apel gabungan awal tahun 2026 di Halaman Kantor Gubernur, Eks Bandara Lama, Nabire, Senin (5/1). Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, memimpin langsung apel tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum kebangkitan semangat baru bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dalam bekerja dan melayani masyarakat Papua Tengah.
“Semangat baru tahun 2026 harus menjadi sumber kekuatan bagi kita semua untuk terus bekerja dan melayani masyarakat, khususnya di Papua Tengah,” kata Gubernur.
Ia menegaskan bahwa apel gabungan bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan momentum penting untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan konsolidasi bersama guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“Apel ini menjadi ruang untuk merefleksi dan mengevaluasi kinerja kita, sekaligus menyatukan langkah agar penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2026 berjalan lebih baik,” ujarnya.
Menurut Gubernur, tahun 2026 merupakan tahun pelaksanaan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur definitif. Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja dan menggerakkan roda pemerintahan.
“Sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dinas yang telah bekerja dan menggerakkan semua sisi pemerintahan,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa seluruh program pemerintah harus diarahkan pada tujuan yang jelas dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
“Kita fokus mengarahkan cita-cita, tujuan, dan program agar hari esok harus lebih baik dari hari ini, serta benar-benar menolong masyarakat dari pesisir, lembah, hingga pegunungan,” tegas Gubernur.
Gubernur Meki Nawipa juga menekankan pentingnya pemerataan program pembangunan. Program yang sebelumnya hanya berjalan di satu atau dua kabupaten, kata dia, harus dilaksanakan merata di seluruh kabupaten di Papua Tengah pada tahun 2026.
“Program harus terukur dan tepat sasaran. Dengan sentuhan pemerintah provinsi, masyarakat harus merasakan manfaat dan pemerintah menjadi berkat bagi mereka,” katanya.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa disiplin ASN tidak bisa ditawar. Ia menyebut disiplin kehadiran, waktu kerja, kinerja, dan anggaran sebagai fondasi utama pelayanan publik.
“Kita dipanggil sebagai ASN untuk melayani. Jangankan gubernur, Tuhan saja marah kalau kita tidak bekerja dengan baik, tidak disiplin, dan menganggap pekerjaan ini enteng,” tegasnya.
Terkait pembangunan ibu kota provinsi, Gubernur menyampaikan bahwa Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah akan terus berkembang. Pemerintah provinsi, kata dia, akan membangun tiga tower pemerintahan di Kaladiri pada tahun ini.
“Tahun ini kita akan membangun kantor Gubernur, kantor DPR, dan kantor MRP. Tahun depan kita akan mulai bergerak ke Kaladiri sebagai kota pemerintahan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga telah menyiapkan mes ASN yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Fasilitas tersebut akan digunakan ketika seluruh kantor pemerintahan telah beroperasi.
“Ke depan, Kaladiri akan menjadi kota pemerintahan, sementara Nabire kita dorong menjadi kota perdagangan dan industri,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa toleransi terhadap pelanggaran disiplin yang masih diberikan pada tahun 2025 tidak lagi berlaku pada tahun 2026.
“Di tahun 2026 tidak ada kata toleransi. Kita harus bekerja penuh, maksimal, dan memberikan yang terbaik. Kepentingan rakyat harus lebih besar dari kepentingan lainnya,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menerapkan sanksi disiplin ASN secara tegas, yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur. Sanksi tersebut meliputi pemotongan TPP hingga pemberhentian sebagai PNS bagi ASN yang tidak hadir sesuai ketentuan.
“Ini bukan main-main. Semua sudah ada konsekuensinya dan akan kami jalankan secara konsisten,” tegas Gubernur.
Selain itu, Gubernur mengingatkan seluruh OPD agar segera menyelesaikan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri.
“APBD wajib diselesaikan paling lambat Rabu, 7 Januari 2026 pukul 00.00 dan disampaikan ke Kemendagri pada Kamis, 8 Januari 2026. Ini wajib,” ujarnya.
Ia berharap seluruh ASN bekerja secara kolektif tanpa ego sektoral serta mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak.
“Kita harus bekerja keras, mempercepat hasil, bukan sekadar rutinitas dan kegiatan seremonial. Dengan bersandar kepada Tuhan, integritas ASN Papua Tengah harus tetap terjaga untuk melayani rakyat di tanah ini,” pungkasnya.
