Nabire, 17 Desember 2025, Faktanabire.com — Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, memberikan apresiasi terhadap laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengenai situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua periode 2023–2025 berjudul Papua dalam Cengkeraman Militer.
Eka Yeimo menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri peluncuran laporan HAM Papua 2023–2025 di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Ia menilai laporan YLBHI menjadi referensi penting untuk membaca kondisi nyata masyarakat Papua. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengandalkan pendekatan militer sebagai satu-satunya cara dalam menyelesaikan persoalan Papua yang kompleks dan berkepanjangan.
“Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah. Masyarakat Papua membutuhkan dialog sebagai jalan keluar yang bermartabat dan manusiawi,” tegas Eka Yeimo.
Dalam forum tersebut, Eka Yeimo juga menyampaikan sejumlah catatan penting berdasarkan kajian akademik, hukum nasional dan internasional, perspektif HAM, serta nilai-nilai iman Kristen sebagai respons atas riset YLBHI.
Ia menegaskan perlunya pemerintah meninjau kembali pengiriman dan pelaksanaan operasi militer di Papua secara menyeluruh.
“Pemerintah harus meninjau operasi militer secara hukum, komprehensif, dan transparan. Negara perlu menjelaskan status hukum operasi, dasar kebijakan yang digunakan, serta mekanisme akuntabilitas kepada publik,” ujarnya.
Selain itu, Eka Yeimo menekankan bahwa kebijakan keamanan harus berjalan seimbang dengan perlindungan hak-hak sipil dan ekonomi masyarakat Papua.
“Pendekatan keamanan wajib menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga Papua.
“Hak tersebut mencakup hak atas kehidupan, rasa aman, pendidikan, serta hak untuk hidup tanpa kekerasan dan intimidasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Eka Yeimo menegaskan pentingnya pendekatan humanis melalui dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik Papua.
“Penyelesaian konflik Papua harus mengutamakan dialog yang jujur dan setara serta rekonsiliasi yang bermartabat, bukan semata-mata pendekatan kekuatan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa nilai-nilai Kristiani yang menjunjung tinggi martabat manusia dan panggilan untuk membawa damai perlu menjadi landasan moral dalam membangun dialog, tanpa meninggalkan semangat pluralisme dan persatuan Republik Indonesia.
Sebagai senator asal Papua Tengah, Eka Yeimo berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang luas dan bermartabat demi menciptakan rasa aman, keadilan, dan perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.
