NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar Forum Perangkat Daerah sekaligus meluncurkan Sistem Informasi Bahari Papua Tengah (SIBAPATENGA) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut membahas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sekaligus menyinkronkan program kelautan dan perikanan antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten di Papua Tengah.
Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP., hadir mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dari delapan kabupaten turut mengikuti forum tersebut.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Ukkas, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam menyusun program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Perencanaan yang baik harus dimulai dari data yang benar. Karena itu, melalui E-Walidata kita ingin membangun satu basis data kelautan dan perikanan yang akurat, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ukkas saat membacakan sambutan Gubernur.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan basis data yang kuat agar program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi, berbagi data, dan menyusun program berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Gubernur menilai Papua Tengah memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Pemerintah perlu mengelola potensi tersebut secara terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Laut Papua Tengah adalah kekayaan kita. Kita juga harus menjaganya, kita kelola potensinya dan kita pastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga memberi perhatian terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Pengembangan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut perlu memperhatikan potensi perikanan yang selama ini belum dikelola secara optimal.
Selain perikanan tangkap, pemerintah mendorong pengembangan perikanan budidaya air tawar di sejumlah wilayah. Namun, pemerintah meminta setiap kabupaten mengembangkan komoditas sesuai karakteristik, kondisi geografis, dan potensi sumber daya masing-masing.
“Tidak semua kabupaten harus mengembangkan jenis usaha perikanan yang sama,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam sambutan tersebut.
Pemerintah juga mengarahkan agar hasil perikanan tidak hanya berorientasi pada ekspor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan protein masyarakat Papua Tengah, terutama masyarakat di wilayah pedalaman, harus menjadi perhatian.
“Semua kegiatan yang kita lakukan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin nelayan semakin sejahtera, budidaya semakin berkembang, hasil laut memiliki nilai tambah dan masyarakat Orang Asli Papua memperoleh manfaat yang besar dari potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki,” kata Ukkas.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M., mengatakan Papua Tengah memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
Karlos menyebut panjang garis pantai Papua Tengah mencapai 1.168,61 kilometer. Sementara luas laut yang berada di wilayah Kabupaten Nabire dan Mimika mencapai sekitar 16.525,88 kilometer persegi.
“Papua Tengah memiliki 50 pulau serta kawasan konservasi yang berada di wilayah Taman Nasional Lorentz dan Taman Wisata Teluk Cenderawasih,” kata Karlos.
Ia menjelaskan, produksi perikanan tangkap Papua Tengah pada 2025–2026 mencapai sekitar 26.116 ton per tahun. Produksi tersebut berasal dari wilayah penangkapan laut dan perairan umum, termasuk Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi.
Papua Tengah juga memiliki dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 717 di wilayah utara yang mencakup Nabire dan WPP 718 di wilayah selatan yang mencakup Mimika.
Menurut Karlos, pemerintah juga telah memiliki dasar pengaturan pemanfaatan ruang laut melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2025.
“Semua data ini akan masuk di website kita, sehingga siapapun bisa mengakses untuk melihat posisi laut kita kemudian untuk melihat semua potensi yang ada,” ujarnya.
Karlos menjelaskan DKP Papua Tengah meluncurkan SIBAPATENGA untuk memperkuat pengelolaan data kelautan dan perikanan secara transparan, efisien, dan terintegrasi.
Sistem tersebut juga mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui sistem digital itu, pemerintah dapat mengelola, memverifikasi, memperbarui, dan mengakses data sektor kelautan dan perikanan secara lebih cepat.
DKP berharap SIBAPATENGA dapat membantu pemerintah menggunakan data yang valid dalam menyusun dokumen perencanaan. Sistem tersebut juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Kami berharap dalam pertemuan atau forum diskusi seperti ini kita bisa mendapatkan data yang valid untuk melengkapi kekurangan-kekurangan,” kata Karlos.
Ia mengatakan DKP Papua Tengah yang baru berjalan sekitar tujuh bulan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dan sinergi pemerintah kabupaten untuk memperkuat perencanaan maupun pelaksanaan program.
Dalam forum tersebut, DKP Papua Tengah juga memaparkan sejumlah program pengembangan pelabuhan perikanan. Saat ini DKP mengelola dua unit pelaksana teknis (UPT), yakni Pelabuhan Perikanan Waharia dan Pelabuhan Perikanan Pomako.
DKP juga mencatat ekspor perdana hasil perikanan dari Timika ke Malaysia telah terlaksana. Di sisi lain, pemerintah terus mengembangkan fasilitas pendukung perikanan, termasuk cold storage dan pabrik es di Waharia, Nabire.
Melalui forum tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis data, teknologi, serta kebutuhan masyarakat agar potensi sumber daya di delapan kabupaten dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
