NABIRE, Faktanabire.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah mematangkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 sebagai instrumen untuk membangun sistem kesehatan daerah yang tangguh, adaptif, dan berkeadilan.
Dinkes Papua Tengah menyusun dan merampungkan Renja 2027 melalui Workshop Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan yang melibatkan Kementerian Kesehatan RI dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (UNHAS).
Kegiatan tersebut berlangsung pada 5–7 Agustus 2026 di Hotel Mahavira 2, Nabire. Para peserta memfokuskan pembahasan pada penyusunan program, evaluasi kinerja, serta penyelarasan target pembangunan kesehatan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Renja 2027 mengacu pada visi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley. Pemerintah daerah menargetkan pemerataan akses layanan kesehatan hingga wilayah pedalaman, percepatan penurunan stunting, serta penguatan ketersediaan tenaga medis dan logistik kesehatan.
Dinkes juga menyesuaikan dokumen tersebut dengan perubahan regulasi dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menuju Permendagri Nomor 14 Tahun 2026.
Dalam penyusunan Renja 2027, Dinkes Papua Tengah mengusung strategi inovasi tata kelola “SPM 2+1”. Strategi ini memperkuat kewenangan provinsi dalam menangani krisis kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB), sekaligus mendorong delapan kabupaten memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) secara mandiri.
Konsep “+1” menempatkan Dinkes Provinsi sebagai support system bagi delapan kabupaten. Melalui peran tersebut, pemerintah provinsi akan mendampingi kabupaten dalam mencapai 12 indikator SPM dasar.
Pendampingan UNHAS turut memperkuat proses penyusunan dokumen. Tim pendamping bersama Dinkes melakukan perombakan dan penajaman draf Bab I dan Bab II, mengevaluasi kinerja melalui lima kelompok kerja, kemudian menyelesaikan Bab III serta matriks program dan pendanaan pada Bab IV.
Seluruh rangkaian pembahasan berhasil diselesaikan sebelum acara penutupan pada Jumat siang.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, dr. Agus, mengatakan Renja 2027 menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program kesehatan yang terukur.
“Rencana Kerja 2027 adalah instrumen utama untuk mengeksekusi visi Gubernur dan Wakil Gubernur secara terukur. Melalui strategi SPM 2+1, Papua Tengah tidak hanya fokus pada intervensi krisis regional, tetapi juga memastikan kabupaten mampu mencapai target pelayanan dasar,” ujar dr. Agus.
Menurutnya, Dinkes Papua Tengah perlu mengubah pendekatan pelayanan kesehatan dari pola responsif menjadi lebih siap menghadapi berbagai risiko kesehatan.
“Kita harus siap sebelum bencana datang, sigap saat bencana melanda, dan pulih bersama untuk bangkit lebih kuat,” tegasnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting bagi Papua Tengah yang memiliki karakteristik geografis dengan wilayah pesisir hingga pegunungan dan tantangan akses pelayanan kesehatan yang beragam.
Dinkes Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Prof. Dr. Aminuddin Syam beserta tim UNHAS dan seluruh jajaran internal Dinkes yang terlibat dalam proses penyusunan Renja 2027.
Dengan rampungnya draf Renja 2027, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan dokumen tersebut menjadi landasan penguatan program kesehatan sekaligus mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.
