NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memperkuat kapasitas Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit Papua Tengah di tingkat provinsi dan empat kabupaten.
Bapperida menggelar Workshop Penguatan Kapasitas Sekretariat Bersama Provinsi dan Empat Kabupaten, yakni Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Puncak Jaya, di Aula RRI Nabire, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026, menghadirkan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) sebagai salah satu narasumber.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), MH.Kes., membuka kegiatan tersebut mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.
Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si., mengatakan Program Bangkit Papua Tengah membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta perangkat daerah lintas sektor.
Program Bangkit atau Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Menurut Eliezer, Sekber memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan program berjalan secara terkoordinasi.
“Sekretariat bersama ini diharapkan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi mampu menghubungkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan data penerima manfaat serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah di lapangan,” kata Eliezer.
Eliezer menjelaskan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas sekaligus memperkuat fungsi Sekber Program Bangkit di tingkat provinsi dan empat kabupaten.
Bapperida mendorong peserta memahami kebijakan dan arah Program Bangkit, memperjelas tata kelola dan struktur Sekber, serta membagi peran antara Sekber provinsi dan kabupaten.
“Kita ingin memperjelas pembagian tugas dan peran Sekber sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Selain tata kelola, workshop juga membahas pengelolaan, verifikasi, dan validasi data penerima manfaat. Penguatan data dinilai penting untuk memastikan program menjangkau sasaran yang tepat.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai monitoring, pendampingan, pengawasan, pelaporan, hingga mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan program.
Peserta workshop berasal dari unsur Sekber tingkat provinsi dan empat kabupaten yang menjadi pilot project Program Bangkit Papua Tengah.
Sejumlah organisasi perangkat daerah tingkat provinsi turut terlibat, antara lain Bapperida, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPKAD, Biro Pemerintahan dan Otsus, serta Biro Hukum.
Pada hari pertama, peserta memperkuat pemahaman mengenai kebijakan dan kelembagaan Sekber. Materi mencakup arah Program Bangkit Papua Tengah, tata kelola, struktur dan fungsi Sekber, pembagian peran provinsi dan kabupaten, mekanisme pelaksanaan program, serta pengelolaan dan verifikasi-validasi data.
Peserta juga membahas pola koordinasi antara OPD dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Program Bangkit.
Pada hari kedua, peserta memperkuat keterampilan melalui praktik monitoring dan pendampingan, pengawasan program, dokumentasi, mekanisme pengaduan, serta simulasi verifikasi dan validasi data.
Peserta juga mengidentifikasi berbagai risiko pelaksanaan program dan membahas strategi penyelesaiannya.
Bapperida kemudian memfasilitasi penyusunan rencana kerja Sekber. Peserta mempresentasikan hasil penyusunan rencana tersebut untuk mendapatkan review dan menyepakati rencana tindak lanjut bersama antara Sekber provinsi dan kabupaten.
Eliezer berharap workshop menghasilkan pembagian tugas yang lebih jelas, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta peningkatan kualitas pengelolaan data penerima manfaat.
“Kita berharap ada mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan yang bisa dilaksanakan bersama. Kita juga ingin setiap kendala dan risiko yang ditemukan memiliki langkah penyelesaian yang jelas,” katanya.
Ia menegaskan keberhasilan workshop tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan selama dua hari, tetapi dari tindak lanjut yang dilakukan Sekber setelah kegiatan berakhir.
“Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelah workshop ini,” ujar Eliezer.
Menurutnya, workshop menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi, dan menyepakati langkah konkret dalam pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah.
“Program Bangkit Papua Tengah merupakan salah satu program prioritas Gubernur Papua Tengah. Karena itu, dua hari ini harus kita manfaatkan untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi dan menghasilkan rencana tindak lanjut yang bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
