TIMIKA, FaktaNabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten guna mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., menyampaikan hal tersebut saat melaporkan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan Provinsi Papua Tengah bersama Bappeda/Bapperida provinsi dan kabupaten di Timika, Rabu (11/11/2026).
Elieser menjelaskan, rakor tersebut menjadi wadah bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan program prioritas, mengidentifikasi persoalan pembangunan, serta merumuskan rekomendasi strategis.
“Kami ingin mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman antara Bappeda/Bapperida provinsi dan kabupaten, sehingga program dan kegiatan prioritas pembangunan dapat berjalan selaras,” ujar Elieser.
Ia mengungkapkan, Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya tingginya angka stunting dan kemiskinan, minimnya inovasi daerah, serta rendahnya penyerapan anggaran dan capaian sejumlah indikator pembangunan.
Menurut Elieser, kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran daerah belum sepenuhnya menghasilkan dampak pembangunan yang optimal bagi masyarakat.
“Persoalannya adalah dana kita besar, tetapi tingkat keberhasilan pembangunan masih rendah. Angka stunting masih tinggi, angka kemiskinan masih tinggi, sementara inovasi daerah masih sangat minim, bahkan belum ada yang benar-benar kita kembangkan,” tegasnya.
Selain itu, Elieser menyoroti keterbatasan ketersediaan data yang selama ini menghambat pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi dan menyusun perencanaan pembangunan berbasis bukti.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta rakor menyampaikan secara terbuka berbagai persoalan dan kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan program pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Melalui forum ini, kita ingin berdiskusi secara terbuka untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kendala dan persoalan selama ini. Kami di tingkat provinsi juga ingin menggali berbagai permasalahan yang dihadapi rekan-rekan di kabupaten,” katanya.
Elieser menambahkan, pemerintah akan mengolah hasil diskusi dan pembahasan dalam rakor menjadi rekomendasi konkret. Selanjutnya, pemerintah akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada para bupati dan sekretaris daerah di masing-masing kabupaten sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Ia menilai, langkah tersebut penting mengingat capaian pembangunan di sejumlah wilayah Tanah Papua masih menghadapi tantangan serius jika dibandingkan dengan capaian pembangunan secara nasional.
“Kita harus berani membicarakan persoalan nyata yang terjadi dan mencari jalan keluarnya bersama. Kami berharap para narasumber dapat memberikan materi, masukan, strategi, serta langkah-langkah solutif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan ini,” ungkapnya.
Untuk memperkuat hasil rakor, Elieser juga mengajak peserta memanfaatkan sesi diskusi kelompok atau desk guna memetakan persoalan dan tantangan pembangunan di setiap kabupaten.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua Tengah membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan koordinasi dari pemerintah kabupaten.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi saja. Kita membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan komitmen seluruh pemerintah kabupaten serta pemangku kepentingan terkait,” jelasnya.
Melalui rakor ini, Elieser berharap pemerintah provinsi dan kabupaten semakin memperkuat sinergi dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang pemerintah alokasikan. Pemerintah juga harus memastikan setiap program memberikan hasil nyata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
