Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tanggapi Isu Liar Tentang Beasiswa

Faktanabire.com __ Isu liar mengenai program beasiswa yang santer beredar di kalangan mahasiswa dan masyarakat Papua Tengah akhirnya mendapat tanggapan resmi dari Pemerintah, Kamis, (24/04/2025)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Dessy Ananda, angkat bicara setelah sejumlah mahasiswa dari berbagai kota studi datang langsung ke kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire untuk menyampaikan permohonan biaya pendidikan.

Bacaan Lainnya

Dalam wawancara yang dilakukan di halaman kantor gubernur, Dessy Ananda mengaku dirinya juga dikejutkan oleh informasi tersebut. 

“Saya sendiri kaget. Kalau memang benar ada program beasiswa yang dibuka, pasti kami umumkan secara terbuka. Tidak akan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan masih menunggu arahan resmi dari Pimpinan Daerah terkait pembukaan program beasiswa tahun 2025. 

“Sampai sekarang belum ada surat resmi dari Pemerintah Provinsi mengenai pembukaan beasiswa. Kalau ada, tentu kami sampaikan secara formal dan terbuka kepada publik,” tambahnya.

Dessy juga mengimbau agar mahasiswa lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial. 

“Anak-anak mahasiswa harus bisa membedakan mana informasi resmi dan mana yang hoaks. Kalau kalian telan mentah-mentah, kalian sendiri yang rugi,” ujarnya.

Mengenai bantuan pendidikan tahun 2024, ia mengungkap bahwa seluruh proses dilakukan secara online untuk menjamin transparansi. 

“Tahun lalu, anak-anak sendiri yang mengunggah data mereka ke sistem. Tidak ada campur tangan dari pihak mana pun,” jelasnya.

Kehadiran para mahasiswa yang datang secara kolektif dari berbagai kota studi untuk menyampaikan aspirasi mereka menunjukkan tingginya harapan terhadap keberlanjutan program pendidikan dari pemerintah. Namun Dessy menegaskan kembali, semua kebijakan akan diumumkan secara resmi dan tidak berdasarkan rumor.

“Jangan termakan isu. Kami dari Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa hak-hak pendidikan anak Papua tetap diperjuangkan, tapi juga harus dengan mekanisme yang jelas dan bertanggung jawab,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *