PAPUA TENGAH, FaktaNabire.com – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mempercepat penuntasan kualifikasi pendidikan guru.
Program ini menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Petrus Waine, S.H., M.Hum., mengatakan percepatan pemenuhan kualifikasi pendidikan guru merupakan salah satu agenda yang didorong BP3OKP sejak awal pembentukannya.
Ia menjelaskan, BP3OKP bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Keuangan, enam pemerintah provinsi di Tanah Papua, serta pemerintah kabupaten/kota telah mendorong implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua.
“Sejak 2024, BP3OKP bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah telah melakukan sinkronisasi serta menyepakati implementasi program ini bersama sejumlah perguruan tinggi di Tanah Papua yang memiliki program studi kependidikan,” ujar Petrus di Nabire, Senin (9/11/2026).
Khusus di Papua Tengah, pemerintah provinsi mulai mengimplementasikan program tersebut pada 2026 melalui kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) menggunakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program ini menargetkan 160 guru untuk melanjutkan pendidikan hingga memperoleh kualifikasi sarjana pendidikan.
Petrus menilai keseriusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah patut mendapat apresiasi. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengatur kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan satuan pendidikan secara terbatas, pemerintah provinsi tetap memiliki kewajiban mendukung pembiayaan pendidikan.
“Walaupun pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan mengelola satuan pendidikan selain SLB dan Akademi Komunitas, kami sangat mengapresiasi keseriusan Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Ini menunjukkan komitmen nyata untuk menyelesaikan persoalan kualifikasi pendidikan guru di Papua Tengah,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekitar 1.660 guru di Papua Tengah telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), tetapi belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana.
Petrus menegaskan, BP3OKP akan mengawal delapan pemerintah kabupaten agar mengoptimalkan penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) untuk mempercepat peningkatan kualifikasi pendidikan guru.
“Kami akan mengawal delapan kabupaten agar serius memanfaatkan dana Otsus untuk menuntaskan sekitar 1.500 guru yang masih belum berkualifikasi sarjana pendidikan. Para bupati dan kepala dinas harus melihat persoalan ini sebagai tanggung jawab bersama dan segera menyelesaikannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, para guru masih harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Karena itu, percepatan kualifikasi akademik harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi dan sertifikasi guru.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, S.E., menjelaskan bahwa meskipun pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan satuan pendidikan, pemerintah tetap berkewajiban membiayai pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.
“Untuk itu, pada 2025 dan 2026 pemerintah provinsi telah membiayai 160 guru untuk melanjutkan pendidikan kualifikasi sarjana melalui program RPL bekerja sama dengan UNIMUDA,” jelas Nurhaidah.
Ia menyebutkan, pemerintah melaksanakan program RPL dalam dua tahap pada 2026. Tahap pertama melibatkan 100 guru, sedangkan tahap kedua melibatkan 60 guru. Seluruh peserta telah terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai mahasiswa UNIMUDA.
Selain meningkatkan kualifikasi akademik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga mempercepat pelaksanaan PPG bagi guru, terutama yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pada 2025, sebanyak 801 guru berhasil menyelesaikan PPG. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan 900 guru lainnya dapat lulus program tersebut dan tersebar di delapan kabupaten.
“Target kami pada 2026 sebanyak 900 guru bisa lulus PPG. Dengan demikian, kami terus mendorong percepatan peningkatan kualitas dan profesionalisme guru di seluruh wilayah Papua Tengah,” ungkapnya.
Nurhaidah menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki dinas, masih terdapat sekitar 1.500 guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana pendidikan. Selain itu, pemerintah juga masih perlu menuntaskan sertifikasi terhadap guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik.
Untuk mendukung ketepatan perencanaan, ia meminta delapan pemerintah kabupaten melakukan verifikasi dan pemutakhiran data guru dalam Dapodik. Langkah ini penting agar data guru yang benar-benar aktif dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran pendidikan.
“Kami berharap delapan pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya dapat melakukan verifikasi data Dapodik. Guru yang sudah tidak aktif harus dikeluarkan dari data agar perencanaan program dan anggaran ke depan benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Program RPL melalui kerja sama dengan UNIMUDA bertujuan mempercepat peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, dengan memberikan perhatian khusus kepada Orang Asli Papua.
Nurhaidah menargetkan pemerintah provinsi dapat menuntaskan program percepatan kualifikasi pendidikan guru hingga 2029. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pemerintah kabupaten serta kepala sekolah.
“Kami menargetkan sampai 2029 persoalan kualifikasi pendidikan guru ini bisa dituntaskan. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan delapan pemerintah kabupaten dan kepala sekolah, terutama dalam melakukan verifikasi data guru secara benar,” tutupnya.
Melalui sinergi BP3OKP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan perguruan tinggi, Papua Tengah diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kualifikasi akademik guru sekaligus meningkatkan mutu pendidikan secara merata di delapan kabupaten.
