NABIRE, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRP Papua Tengah, Selasa (31/3/2026), di Kantor DPR Papua Tengah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Tumiran, mewakili Gubernur Papua Tengah, menghadiri rapat tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRP, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, dan rohaniawan.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan bahwa pemerintah menyampaikan LKPJ sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
“LKPJ ini memuat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, capaian pembangunan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan sepanjang tahun 2025”, uangkapnya.
Sepanjang tahun tersebut, Pemprov Papua Tengah memperkuat fondasi pembangunan dengan mengusung visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan.”
Untuk mewujudkan visi itu, pemerintah menjalankan berbagai program strategis, seperti pendidikan gratis dan sekolah sepanjang hari, penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah, pembangunan infrastruktur dasar untuk membuka keterisolasian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua melalui pengembangan UMKM.
Pemerintah juga mencatat sejumlah capaian indikator makro. Usia harapan hidup mencapai 60,25 tahun, prevalensi stunting turun menjadi 12,75 persen, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 86,78.
Selain itu, Pemprov Papua Tengah meraih apresiasi nasional melalui ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 atas inovasi di bidang pendidikan.
Dari sisi keuangan, pemerintah merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp4,12 triliun atau 101,46 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp601,7 miliar atau 114,50 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,78 triliun atau 78,57 persen dari pagu Rp4,81 triliun.
Meski mencatat sejumlah capaian, pemerintah mengakui masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mengatasi keterbatasan akses geografis di beberapa wilayah.
Ke depan, Pemprov Papua Tengah berkomitmen memperkuat perencanaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mempererat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Gubernur juga berharap DPRP Papua Tengah memberikan masukan dan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPRP untuk mengevaluasi kinerja sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun Papua Tengah yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
