Nabire, 10 November 2015, Faktanabire.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK-FIM-WP) menggelar aksi unjuk rasa, dihalaman Kantor MRP Papua Tengah Nabire, Senin (10/11).
Aksi yang mengangkat tema “Papua Darurat Militer, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan” ini merupakan aksi serentak secara nasional yang dilakukan oleh Forum Independen Mahasiswa.
Dalam orasinya, koordinator aksi Yulianus Janambani menyatakan bahwa situasi Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja dengan adanya operasi militer di Tanah Papua.
“Melihat situasi terkini sejak 1961 sampai 2025 adanya banyak pendropan militer, perampasan, dan operasi militer yang menyebabkan korban sipil,” ujar Yulianus.
Ia menyinggung peristiwa di Intan Jaya yang menimpa warga dan menuntut agar persoalan tersebut segera mendapat respons.
Yulianus juga menegaskan harapan mereka agar MRP menindaklanjuti dan menanggapi laporan-laporan pengungsian, pembunuhan, dan dugaan pembantaian yang terjadi di Papua.
“Kalo aspirasi kami ini tidak ditangani, kami rencana untuk menurunkan skala aksi lebih besar dan minta MRP di atas tanah Papua dibubarkan” tegasnya.
KPK-FIM-WP serahkan enam tuntutan utama yang disampaikan pada aksi tersebut, yaitu:
1. Hentikan militerisasi di seluruh Tanah Papua.
2. Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang dinilai menimbulkan ekosida dan genosida terstruktur.
3. Mendesak Komnas HAM RI segera mengusut penembakan terhadap warga sipil di Soanggama, Intan Jaya.
4. Tolak pembukaan Blok Wabu, dan menolak perampokan migas serta pembukaan lahan sawit yang merusak hutan di Bintuni dan Sorong — serta semua proyek investasi yang dianggap mencuri sumber daya alam Papua.
5. Tutup PT Freeport.
6. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan bangsa Papua.
Aksi berlangsung tertib dibawah guyuran hujan deras dan fokus pada penyerahan pernyataan sikap kepada MRP, untuk penyelesaian masalah militerisasi dan pelanggaran hak asasi yang menyebabkan krisis kemanusiaan di Tanah Papua.
