Nabire, 28 Oktober 2025, Faktanabire.com — Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menggelar aksi damai di kawasan Karang Tumaritis, Nabire, Senin (28/10).
Aksi ini mengusung tema “Militerisme dan Ancaman terhadap Tanah Adat”, sebagai bentuk protes terhadap kekerasan militer dan pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, para peserta menyuarakan penolakan terhadap kekerasan aparat dan tindakan yang dinilai melecehkan simbol budaya Papua, seperti pembakaran mahkota bulu cenderawasih.
Koordinator Umum aksi, Aibon Takime, dalam orasinya menegaskan bahwa militerisme dan ekspansi ekonomi kapitalis menjadi ancaman langsung bagi masyarakat adat Papua.
Ia mengecam keras tindakan aparat keamanan yang dinilai brutal, serta menuntut keadilan bagi para korban penembakan, termasuk Tobias Silak, Naro Parlo, dan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya.
“Izin investasi hanyalah kedok bagi segelintir kapitalis untuk merampas tanah dan masa depan orang Papua. Pembakaran mahkota bulu cenderawasih adalah upaya kolonialisme menghapus identitas bangsa kami. Tarik seluruh militer non-organik dari Tanah Papua, karena rakyat butuh guru dan dokter, bukan peluru dan dozer,” ujar Takime di tengah aksi.
Dalam aksi tersebut, Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah membacakan 17 poin pernyataan sikap, antara lain:
- Negara harus mengakhiri impunitas hukum dan menghukum seumur hidup pelaku penembakan warga sipil, termasuk kasus Tobias Silak dan Naro Dapla.
- Mengecam keras tindakan brutalitas aparat TNI/Polri yang mengorbankan warga sipil.
- Mengadili pelaku pembunuhan terhadap 12 warga sipil di Intan Jaya.
- Menghentikan pembakaran rumah adat, alat musik tradisional, dan mahkota burung cenderawasih sebagai simbol budaya Papua.
- Menarik seluruh pasukan militer organik dan non-organik dari Tanah Papua.
- Mengakhiri politik rasial dan diskriminasi terhadap rakyat Papua.
- Menghentikan operasi militer di wilayah Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, Wamena, Pegunungan Bintang, Maybrat, dan Dogiyai.
- Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah menolak pengiriman militer skala besar.
- Meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghentikan pendekatan militeristik dalam penyelesaian persoalan Papua.
- Hentikan pembangunan pos, batalyon, koramil, dan polsek baru di Tanah Papua.
- Menuntut agar TNI/Polri tidak menjadikan gereja, sekolah, dan puskesmas sebagai basis operasi militer.
- Mendesak pemerintah segera memulangkan para pengungsi ke kampung halaman mereka.
- Menuntut Kapolres Nabire menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan membuka ruang demokrasi yang sehat.
- Mengecam keterlibatan militer dalam urusan sipil.
- Menegaskan bahwa tanah adat adalah milik masyarakat adat, bukan aset pembangunan nasional.
- Mendesak pemerintah menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
- Menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Aksi damai yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian dan berjalan tertib, aman tanpa mengganggu aktifitas masyarakat.
