Nabire, Faktanabire.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Kamis (30/4/2026).
Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, mewakili Gubernur Papua Tengah menutup forum tersebut yang dihadiri pimpinan DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah pusat, kepala daerah se-Papua Tengah, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat sipil.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Pj. Sekda Silwanus Sumule, pemerintah menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat serta prioritas pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta Musrenbang berhasil merumuskan berbagai kesepakatan penting, mulai dari identifikasi persoalan pembangunan, penetapan program prioritas, hingga arah kebijakan pembangunan Papua Tengah pada 2027.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengusung tema pembangunan tahun 2027, yakni “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah.” Tema tersebut menjadi komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan yang bertumpu pada potensi daerah, kearifan lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah memberikan gagasan dan masukan selama proses Musrenbang berlangsung.
“Hasil Musrenbang ini akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan secara terintegrasi,” kata Silwanus saat membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan pembangunan yang berorientasi pada hasil, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, pemerintah menempatkan pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagai salah satu fokus utama dengan mengarahkan pembiayaan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Orang Asli Papua, melalui sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Dalam sambutannya, Gubernur mengakui Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, seperti tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, belum meratanya akses layanan dasar, serta konektivitas antarwilayah yang masih perlu ditingkatkan.
Karena itu, Gubernur mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar pembangunan dapat berjalan efektif, merata, dan berkeadilan.
“Kita harus memperkuat koordinasi, menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Silwanus membacakan pesan Gubernur.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh kesepakatan yang telah dihasilkan dalam Musrenbang tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diwujudkan melalui program dan kegiatan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Yang kita bangun bukan sekadar program pemerintah, tetapi masa depan Papua Tengah dan generasi yang akan datang,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Gubernur Papua Tengah melalui Sekda Silwanus Sumule secara resmi menutup Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027. Pemerintah berharap seluruh hasil yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara konsisten, bertanggung jawab, dan mampu mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
