NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa kegiatan reses anggota DPR Papua Tengah harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar agenda formal.
Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, menyampaikan hal itu saat membacakan sambutan Gubernur Meki Nawipa dalam rapat paripurna DPR Papua Tengah di Nabire, Jumat (17/4/2026).
“Pemerintah memandang proses reses sebagai instrumen strategis untuk membaca realitas pembangunan di lapangan, bukan sekadar agenda formal,” ujar Sumule.
Ia menjelaskan, hasil reses menunjukkan bahwa masyarakat Papua Tengah masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Banyak wilayah belum memiliki akses jalan antar distrik, kekurangan jembatan, serta masih terisolasi hingga hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama berhari-hari.
Selain itu, pemerintah juga mencatat keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan, kurangnya rumah layak huni, serta minimnya akses listrik dan air bersih di sejumlah daerah.
“Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan harus segera kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Pemerintah menilai seluruh hasil reses tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang harus direspons secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Untuk itu, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas, seperti pembangunan jalan dan jembatan guna meningkatkan konektivitas, penguatan layanan dasar, penyediaan listrik dan air bersih, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sumule juga menekankan pentingnya integrasi hasil reses ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan rencana kerja OPD. Ia meminta anggota DPRP segera menginput usulan pokok pikiran (pokir) ke dalam sistem perencanaan sebelum batas waktu.
“Setiap usulan harus diselaraskan dalam sistem agar jelas kewenangan, program, dan penanggung jawabnya,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara DPRP dan pemerintah daerah.
“Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah,” tutupnya.
