NABIRE, Faktanabire.com — Pemerintah Kabupaten Nabire mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih dari dua bulan.
Kondisi tersebut mulai berdampak pada ketersediaan air bersih, produksi pertanian, serta kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
Bupati Nabire Mesak Magai menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bulog, BPBD, Polres Nabire, Kodim, Para Kepala Distrik serta sejumlah distributor sembako di Aula Inspektorat Kabupaten Nabire, Rabu (26/8/2026).
“Musim kemarau sudah dua bulan lebih, sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Kebanyakan terjadi kekeringan sehingga produksi petani, seperti sayur-mayur, cabai, tomat, dan bawang sudah mengurang,” kata Mesak.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas harga pangan. Sejumlah distributor bahkan harus mendatangkan cabai dan komoditas lainnya dari luar Kabupaten Nabire untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Memang kita monitor terhadap kestabilan harga. Kita turut pantau. Hanya karena kondisi ini, stabilitas harga di Kabupaten Nabire melonjak naik. Itu akan berdampak kepada masyarakat juga, sambil kita tetap menekan inflasi di Kabupaten Nabire,” ujarnya.
Mesak mengatakan pemerintah daerah akan mendorong distributor mendatangkan pasokan pangan dari luar daerah apabila produksi petani lokal menurun akibat kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus mengendalikan gejolak harga.
Ia juga meminta distributor tidak menaikkan harga telur dan ayam secara sepihak karena komoditas tersebut masih didatangkan dari luar daerah dan relatif tidak terdampak langsung oleh kekeringan.
“Kalau soal telur, kemudian ayam dari luar dan sebagainya, itu tidak terpengaruh. Sehingga saya tekankan kepada pihak distributor, baik itu ayam, telur maupun ayam iris, itu tidak boleh main harga. Tidak boleh main harga,” tegasnya.
Sementara itu, harga daging sapi berpotensi mengalami kenaikan karena kekeringan membuat ketersediaan rumput sebagai pakan ternak berkurang.
“Kalau sapi produksi Kabupaten Nabire sendiri, itu bisa terjadi harga akan meningkat sedikit karena kekeringan, sehingga rumput sulit untuk makanan sapi,” jelas Mesak.
Untuk mengatasi krisis air bersih, Pemkab Nabire melibatkan TNI dan Polri dalam pendistribusian air kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah juga akan memetakan titik-titik kekeringan untuk menentukan lokasi penyaluran air.
“Langkah pertama adalah kita siapkan truk, kemudian di atas truk itu kita siapkan tangki air. Berapa titik yang terjadi kekeringan air, seperti Nabire Barat, itu kita akan siapkan tangki air sehingga masyarakat kita di Kabupaten Nabire ini mereka ambil air di titik-titik yang kita akan siapkan tangki air,” kata Mesak.
Ia menargetkan setiap kampung yang mengalami kekeringan memiliki beberapa titik penampungan air.
“Sehingga satu kampung itu tiga sampai empat titik tangki kita akan siapkan untuk melayani masyarakat kita,” tambahnya.
Selain distribusi air, Pemkab Nabire juga meminta Kodim menyiapkan dukungan teknis untuk pengeboran atau pencarian sumber air. Pemerintah daerah akan menghitung kebutuhan biaya pembuatan sumur dan menentukan jumlah titik yang perlu dibangun berdasarkan tingkat kekeringan.
“Geolistrik itu diproteksi yang akan disiapkan oleh Pak Dandim dengan Zipur mereka. Akan disiapkan untuk proteksi kedalaman sumber air,” ujarnya.
Pemkab Nabire telah menetapkan Aula Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai posko penanganan dampak kekeringan. Pemerintah akan membentuk pos terpadu dan melibatkan seluruh kepala distrik sebagai koordinator di wilayah masing-masing.
“Posko kita sudah tentukan di Aula PU. Nanti sebentar juga kita akan susun anggota pos terpadu, sehingga dari situ kita akan terlibat juga seluruh kepala distrik untuk menjadi koordinator-koordinator masing-masing distrik,” kata Mesak.
Melalui posko tersebut, pemerintah akan memetakan wilayah yang mengalami kekeringan, menentukan kebutuhan air, serta mengatur pendistribusiannya.
Selain persoalan air, Pemkab Nabire meminta Bulog menyiapkan beras untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak di luar program Raskin.
Mesak mengatakan bantuan tersebut akan menyasar masyarakat di wilayah pesisir, perkotaan, hingga pegunungan, terutama warga kampung yang mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan.
“Wilayah pesisir, kemudian perkotaan, dan wilayah pegunungan itu kita perhatikan untuk akan drop bantuan beras dari pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kekeringan turut mengancam hasil pangan lokal seperti ubi dan keladi yang menjadi sumber pangan masyarakat di kampung.
“Rata-rata daerah pinggiran, petani kita di kampung, hasil petani kita ubi atau keladi itu satu kali panen dia langsung kering. Langsung kering. Sehingga itu kita harus perhatikan bantuan beras kepada masyarakat kita,” katanya.
Dalam penanganan kondisi darurat tersebut, Pemkab Nabire juga akan melibatkan sektor swasta. Perbankan, distributor, dan kontraktor akan dilibatkan untuk membantu pemerintah dalam menghadapi dampak kekeringan.
“Dalam SK untuk posko darurat ini, kita akan libatkan pihak swasta. Perbankan kita libatkan, kemudian distributor kita libatkan, kontraktor kita libatkan. Kita libatkan untuk mereka juga turut membantu, turut berpartisipasi,” pungkas Mesak.
