NABIRE, Faktanabire.com — Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire kembali menyuarakan kasus “Dogiyai Berdarah” yang terjadi pada akhir Maret 2026. Mereka mendatangi Kantor DPR Papua Tengah, Senin (28/9/2026), untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasi masyarakat Dogiyai.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat TNI dan Polri. Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan lembaga terkait membuka secara transparan seluruh rangkaian kekerasan yang terjadi di Dogiyai.
Penanggung jawab aksi, Tipex, mengatakan mahasiswa meminta kejelasan mengenai perkembangan aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
“Sejauh mana proses penanganan aspirasi pelajar, mahasiswa, dan rakyat Dogiyai yang telah disampaikan sebelumnya? Kami menuntut kejelasan proses serta kepastian tindak lanjutnya hari ini,” kata Tipex dalam pernyataan sikapnya.
IPMADO juga kembali menegaskan tuntutan masyarakat Dogiyai yang sebelumnya disampaikan melalui berbagai aksi demonstrasi, surat resmi, maupun pertemuan dengan pemerintah dan lembaga terkait.
Mahasiswa merujuk pada perjanjian yang disebut berlangsung di Moanemani, Dogiyai, pada 7 September 2006 terkait pengungkapan kasus penembakan oleh aparat militer yang menewaskan warga sipil. Mereka menyatakan akan terus mengawal komitmen tersebut untuk mendorong proses keadilan.
Selain itu, IPMADO mendesak keterbukaan hasil pengumpulan data dan investigasi lapangan yang dilakukan tim atau perwakilan Komnas HAM Papua di Dogiyai pada 31 Maret hingga 2 April 2026.
“Kami mendesak agar hasil pengumpulan data dan investigasi lapangan yang dilakukan oleh tim atau perwakilan Komnas HAM Papua di Dogiyai segera dipublikasikan secara terbuka kepada publik,” demikian salah satu tuntutan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta DPR Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pemerintah daerah memberikan informasi secara terbuka mengenai aspirasi masyarakat Dogiyai yang telah diterima.
Mereka meminta pemerintah menjelaskan aspirasi mana yang sudah diproses, sedang berjalan, maupun yang belum mendapat tindak lanjut.
IPMADO juga mempertanyakan hasil konkret dari janji dan pembahasan yang sebelumnya disampaikan DPRD atau DPRP kepada masyarakat dan mahasiswa Dogiyai.
Mahasiswa menilai ketidakpastian dan lambatnya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat perlu mendapat penjelasan resmi dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Meski demikian, IPMADO menegaskan akan mengawal aspirasi tersebut melalui aksi yang damai, tertib, dan bertanggung jawab.
“Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi ini secara damai, tertib, dan bertanggung jawab,” tegas mahasiswa dalam pernyataan sikapnya.
IPMADO juga meminta pemerintah dan lembaga terkait membuka ruang dialog atau audiensi antara mahasiswa, masyarakat Dogiyai, dan para pemangku kepentingan untuk membahas penyelesaian persoalan secara menyeluruh.
Mahasiswa menolak pengabaian, pembiaran, maupun ketidakjelasan informasi mengenai proses penanganan aspirasi masyarakat Dogiyai.
Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai pemerintah memberikan kejelasan mengenai proses, tindak lanjut, dan hasil penanganan aspirasi masyarakat Dogiyai.
