NABIRE, Faktanabire.com — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mendorong pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah 2026 diperkuat melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia juga meminta pembagian tugas diperjelas serta data penerima manfaat diperkuat agar program pemerintah tepat sasaran.
Meki menyampaikan hal itu dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), MH.Kes., saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Sekretariat Bersama Provinsi dan Empat Kabupaten Program Bangkit Papua Tengah Tahun 2026 di Aula RRI Nabire, Selasa (22/9/2026).
Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar workshop tersebut selama dua hari, 22–23 September 2026. Kegiatan itu menghadirkan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) sebagai salah satu narasumber.
Meki menegaskan Program Bangkit atau Program Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh tidak boleh berjalan sebagai program sektoral pemerintah.
Menurut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten harus menjalankan program tersebut secara bersama dengan sasaran dan data yang sama.
“Program Bangkit harus menjadi kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan satu tujuan, satu sasaran yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan serta pembagian peran yang tegas,” kata Meki.
Meki meminta Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit di tingkat provinsi dan kabupaten memperjelas struktur, tugas, penanggung jawab serta mekanisme koordinasi.
Ia menilai Sekber tidak boleh hanya bekerja ketika ada kegiatan atau sekadar menjalankan fungsi administratif.
“Setiap anggota Sekber harus mengetahui tugasnya, data yang harus disiapkan, pihak yang harus diajak berkoordinasi dan waktu penyelesaian pekerjaan,” ujarnya.
Meki juga meminta Sekber provinsi dan kabupaten membangun koordinasi secara aktif. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak cukup hanya memantau perkembangan program melalui dashboard, tetapi harus turun langsung untuk melihat kondisi masyarakat.
“Sekber provinsi harus mampu turun ke lapangan, lihat kondisi real yang ada di lapangan. Kita harus mendengar kondisi dan persoalan yang dihadapi kabupaten,” katanya.
Selain koordinasi, Meki menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat. Ia meminta perangkat daerah memastikan setiap data yang digunakan dalam program pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
Meki menyebut Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengidentifikasi sekitar 1,06 juta penduduk secara by name by address. Namun, pemerintah masih perlu mendata sekitar 300 ribu hingga 400 ribu penduduk untuk memperkuat akurasi data.
“Kalau kita sudah punya data seperti begini, harusnya setiap dukungan, setiap bantuan, setiap program kegiatan itu sudah tepat. Kenapa? By name, by address,” tegasnya.
Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, BP3AKB dan perangkat daerah terkait menyatukan pengelolaan data. Langkah itu penting agar satu keluarga tidak memiliki informasi berbeda pada masing-masing perangkat daerah.
Meki juga meminta empat kabupaten sasaran Program Bangkit menjadi lokasi awal untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program.
Pemerintah kemudian dapat menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan perbaikan sebelum memperluas pelaksanaan Program Bangkit ke delapan kabupaten pada tahun berikutnya.
Meki menegaskan seluruh perangkat daerah harus menghilangkan ego sektoral dalam menjalankan Program Bangkit.
“Jangan melihat Program Bangkit sebagai program satu OPD. Bapak-Ibu, ini bukan programnya Bapak Eliezer Yogi. Ini program kita,” tegasnya.
Ia mengatakan masyarakat tidak membutuhkan informasi mengenai perangkat daerah yang menjalankan sebuah program. Masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah yang hadir dan memberikan manfaat secara langsung.
Karena itu, perangkat daerah harus menggabungkan intervensi ketika persoalan masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, pangan, ekonomi maupun sektor lainnya.
Meki juga meminta pemerintah mengubah pola monitoring dan evaluasi. Evaluasi tidak boleh hanya mengukur jumlah kegiatan dan serapan anggaran, tetapi harus melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Meki meminta workshop tersebut menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret. Rencana itu harus memuat pembagian tugas dan tanggung jawab, data serta sasaran penerima manfaat, mekanisme koordinasi, jadwal kerja, target penyelesaian, serta mekanisme monitoring dan pelaporan.
Ia juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Tengah akan mengunjungi sejumlah kabupaten dalam waktu dekat.
Kunjungan tersebut akan digunakan untuk memantau langsung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah provinsi, termasuk Program Bangkit Papua Tengah.
