Petani Kopi Intan Jaya Minta Pemerintah Sediakan Alat Produksi dan Pendampingan Berkelanjutan

Ketua Kelompok Tani Kopi Anema, Toniel Kobogau, saat mengikuti pelatihan budidaya kopi berkelanjutan dan pascapanen di Kabupaten Intan Jaya, Selasa (17/11/2026).

INTAN JAYA, FaktaNabire.com – Petani kopi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, meminta pemerintah tidak hanya menggelar pelatihan, tetapi juga menyediakan alat produksi, fasilitas pascapanen, serta pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi Arabika.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Kelompok Tani Kopi Anema, Toniel Kobogau, saat mengikuti pelatihan budidaya kopi berkelanjutan dan pascapanen di Kabupaten Intan Jaya, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya

Toniel mengatakan, pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar menyentuh petani yang membutuhkan. Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan verifikasi langsung terhadap kelompok tani, identitas petani, lokasi kebun, dan kondisi produksi di seluruh distrik.

“Bapak-bapak bisa memastikan turun langsung ketemu dengan petani perkebunan kopi yang memang sudah ada namanya. Berdasarkan itu turun ke setiap distrik di Intan Jaya, delapan distrik,” tegas Toniel.

Menurutnya, verifikasi lapangan sangat penting agar pemerintah tidak salah menentukan penerima bantuan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyalurkan anggaran dan sarana produksi kepada kelompok tani yang benar-benar aktif mengembangkan perkebunan kopi.

Toniel mengungkapkan, sejumlah kelompok tani di Intan Jaya telah memiliki badan hukum dan berulang kali mengajukan proposal bantuan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Intan Jaya. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum dapat memenuhi seluruh permintaan tersebut.

Ia berharap pemerintah mulai mengalokasikan peralatan produksi untuk setiap kelompok tani agar petani dapat mengembangkan usaha perkebunan secara mandiri.

“Kalau bisa ke depan, satu kelompok itu punya alat sendiri, entah peralatan maupun mesin-mesin,” ujarnya.

Toniel menilai pemerintah tidak harus langsung menyediakan mesin berukuran besar. Menurutnya, peralatan sederhana yang menunjang kegiatan budidaya dan pengolahan kopi juga dapat membantu petani meningkatkan hasil produksi.

“Kalau memang tidak bisa usahakan untuk mesin, kalau bisa untuk peralatan yang ringan-ringan,” katanya.

Ia menjelaskan, sebagian petani sebenarnya sudah memiliki pengalaman menanam dan merawat tanaman kopi. Namun, mereka masih membutuhkan penguatan pengetahuan teknis mengenai standar budidaya, pengolahan, dan penanganan pascapanen.

Karena itu, Toniel mengapresiasi pelatihan yang pemerintah berikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa petani membutuhkan tindak lanjut berupa penyediaan peralatan dan pendampingan langsung agar mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut di kebun.

Sementara itu, Ketua Klasis Homeyo sekaligus petani kopi, Darius Bagau, mengatakan masyarakat Intan Jaya telah mengenal tanaman kopi, termasuk jenis Arabika, sejak lama. Ia menyebut sejumlah kelompok besar petani kopi telah mengembangkan tanaman tersebut di berbagai wilayah.

Namun, Darius menilai kondisi geografis Intan Jaya masih menjadi tantangan serius bagi petani. Sebagian masyarakat tinggal di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, terisolasi, dan belum memiliki akses jalan memadai.

“Pemerintah harus memahami kondisi geografis kami. Ada masyarakat yang untuk sampai ke kebun harus berjalan kaki dua sampai tiga hari,” ungkap Darius.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu menyesuaikan bentuk bantuan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Petani tidak hanya membutuhkan alat produksi, tetapi juga fasilitas pengeringan dan dukungan logistik untuk menangani serta mendistribusikan hasil panen.

Darius menegaskan, pemerintah harus mempertimbangkan kendala transportasi ketika menyusun program pengembangan kopi. Tanpa dukungan logistik yang memadai, petani akan kesulitan membawa hasil panen dan menjaga kualitas kopi setelah proses pemetikan.

Aspirasi Toniel dan Darius menunjukkan bahwa pengembangan kopi Arabika Intan Jaya membutuhkan dukungan yang lebih menyeluruh. Pemerintah perlu mengintegrasikan pelatihan, bantuan peralatan, fasilitas pascapanen, pendampingan teknis, serta dukungan distribusi hasil produksi.

Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem pendataan dan verifikasi kelompok tani secara transparan agar penyaluran bantuan menjangkau petani di delapan distrik secara tepat sasaran.

Dengan dukungan yang sesuai kebutuhan lapangan, petani berharap dapat meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas kopi, memperluas pemasaran, dan memperoleh nilai jual yang lebih baik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *