NABIRE, FaktaNabire.com – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah Pokja Agama, Yulius Wandagau, mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus penembakan warga sipil dan menyelesaikan konflik bersenjata yang terus terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Desakan itu disampaikan Yulius saat menerima aspirasi Forum Komunikasi Mahasiswa/i Intan Jaya (FKMI) Nabire dalam aksi mimbar bebas di depan Pasar Karang Tumaritis, Jalan Jenderal Sudirman, Nabire, Kamis (15/10/2026).
Aksi tersebut menyoroti peristiwa Soagama Berdarah di Kabupaten Intan Jaya yang genap satu tahun pada 15 Oktober 2026. Yulius menyebut konflik bersenjata juga terjadi di Sugapa, Mbamogo, Kembu, Pogoma, dan sejumlah wilayah lainnya.
“Konflik bersenjata bukan hanya terjadi di Soagama, tetapi juga di Sugapa, Mbamogo, Kembu, Pogoma, dan beberapa tempat lainnya,” kata Yulius.
Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil serta memproses pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai hukum yang berlaku.
“Dari sekian banyak korban, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus ada proses hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil yang tidak bersalah,” tegasnya.
Yulius juga meminta semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk TPNPB dan TNI-Polri, menjauhkan pertempuran dari permukiman warga, gereja, sekolah, dan kantor pemerintahan.
Menurutnya, masyarakat sipil, termasuk perempuan hamil, ibu menyusui, dan bayi, tidak boleh menjadi korban konflik.
“Ibu menyusui menjadi korban, ibu hamil menjadi korban, janinnya ikut menjadi korban, bahkan bayi juga menjadi korban. Ini tidak bisa kita biarkan,” ujarnya.
Untuk mencari solusi, Yulius mendorong DPR dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk tim investigasi yang melibatkan pemerintah, MRP, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, mahasiswa, dan masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat membuka ruang dialog guna mengungkap akar persoalan serta merumuskan penyelesaian konflik secara menyeluruh.
“Kami berharap DPR dan pemerintah provinsi membentuk tim investigasi yang melibatkan semua unsur kepentingan. Kita juga harus beraudiensi dengan pemerintah pusat, Kementerian Pertahanan, Kapolri, Panglima TNI, bahkan Presiden sebagai Panglima Tertinggi,” katanya.
Yulius menegaskan, MRP telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada sejumlah pihak, termasuk DPR, aparat keamanan, Kapolri, Panglima TNI, dan Presiden. Namun, ia berharap pemerintah menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui langkah nyata.
Ia turut meminta Presiden mengevaluasi penanganan konflik di Papua dan membuka ruang dialog dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Masyarakat Papua sudah menderita dan mengalami trauma sejak 1961 sampai 2026. Kami berharap semua pihak duduk bersama mencari solusi agar masyarakat Papua bisa hidup aman, sehat, dan tenteram di atas tanahnya sendiri,” tutup Yulius.
