NABIRE, Faktanabire.com — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah memperkuat peran dunia usaha dalam menggerakkan perekonomian daerah. Ia meminta pengusaha mengembangkan bisnis yang berkelanjutan, kreatif, dan melibatkan pelaku usaha lokal.
Meki menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Pimpinan Provinsi (RAPIMPROV) II Kadin Papua Tengah di Aula Guest House Papua Tengah, Rabu (24/9/2026).
Menurut Meki, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya pembangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki sumber pendapatan dan pengusaha lokal mampu menjalankan kegiatan usaha.
“Kalau rakyat itu tidak punya penghasilan yang tetap atau pengusaha lokal tidak bergerak, maka pertumbuhan ekonomi itu tetap rendah,” kata Meki.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dengan berbagai indikator pembangunan, termasuk pendidikan dan kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu bekerja bersama dunia usaha untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Meki juga menyoroti tingginya ketergantungan ekonomi Papua Tengah terhadap sektor pertambangan. Berdasarkan data BPS yang diberitakan pada Agustus 2026, sektor pertambangan menyumbang 76,51 persen terhadap PDRB Papua Tengah.
Pada triwulan II 2026, ekonomi Papua Tengah terkontraksi 15,44 persen secara tahunan. Namun, ekonomi di luar sektor pertambangan justru tumbuh 5,45 persen.
Meki menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi agar Papua Tengah tidak terlalu bergantung pada naik-turunnya produksi pertambangan.
“Jadi bukan bagaimana kita membangun bangunan-bangunan besar, bukan bagaimana orang membeli mobil sebanyak-banyaknya. Itu hanya bahan-bahan untuk mempelajari sebuah perkembangan kehidupan manusia,” ujarnya.
Meki mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan membuka ruang kerja sama dengan Kadin untuk mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi.
Salah satunya melalui pengembangan infrastruktur perikanan. Pemerintah berencana membangun cold storage dan pelabuhan nelayan di Nabire.
Menurut Meki, fasilitas tersebut dapat membantu nelayan di kawasan pantai utara Papua Tengah menyimpan, mengolah, dan memasarkan hasil tangkapan dengan lebih baik.
Ia juga menyoroti potensi Pelabuhan Pomako di Mimika. Menurutnya, penyediaan fasilitas air bersih, cold storage, fasilitas pendingin, dan pabrik es dapat mendukung pertumbuhan industri perikanan.
Meki bahkan memperkirakan potensi ekonomi Pelabuhan Pomako dapat mencapai triliunan rupiah per tahun jika dikelola secara baik.
Selain perikanan, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor peternakan. Meki mengatakan pemerintah berencana membangun kandang ayam petelur di sejumlah wilayah, termasuk Nabire dan Mimika.
“Kalau usaha seperti ini jalan sendiri-sendiri tidak akan jalan. Tapi kalau menjadi satu kekuatan, kerja sama dengan Kadin dan dikelola secara profesional, dia bisa jalan,” katanya.
Karena itu, Meki meminta pengusaha membangun kelompok dan jaringan usaha, bukan menjalankan bisnis secara sendiri-sendiri.
“Kalau mau maju harus grup. Kalau sendiri, orang bunuh kita,” ujarnya.
Meki meminta Kadin Papua Tengah tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah. Ia mendorong pengusaha mulai membangun bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Menurutnya, proyek pemerintah dapat menjadi batu loncatan bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha yang lebih mandiri.
“Bisnis yang berkelanjutan, kecil tapi dia jalan, kecil tapi dia kontinu, kecil tapi dia bertahan lama,” katanya.
Meki mencontohkan pengembangan produk kopi. Ia menilai pengusaha dapat meningkatkan nilai jual produk melalui kemasan, kreativitas, dan identitas daerah.
Kopi dari Papua Tengah, misalnya, dapat menggunakan nama daerah seperti Nabire, Paniai, atau Intan Jaya untuk membangun identitas produk sekaligus memperkuat kebanggaan daerah.
“Jadi Kadin harus kreatif. Melakukan hal-hal yang kecil tapi berdampak besar, kecil tapi punya keuntungan yang besar, kecil tapi bisa bermanfaat bagi banyak orang,” tegasnya.
Dalam RAPIMPROV tersebut, Meki juga meminta Kadin memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan upah minimum dan dampaknya terhadap kemampuan pengusaha lokal.
Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi riil dunia usaha dalam merumuskan kebijakan agar perusahaan yang belum memiliki kemampuan finansial tidak mengalami tekanan berlebihan.
Pada 2026, UMP Papua Tengah tercatat sebesar Rp4.285.848, sedangkan UMP DKI Jakarta mencapai Rp5.729.876.
Meki berharap forum RAPIMPROV II Kadin dapat membahas persoalan tersebut dan menghasilkan masukan yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menuntaskan pembentukan BUMD. Menurutnya, BUMD dapat menjadi instrumen bagi pemerintah untuk membangun kerja sama dengan mitra usaha.
