NABIRE, Faktanabire.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, S.M., mengajak seluruh pemimpin di Papua Tengah mengedepankan persatuan dan kolaborasi dalam membangun provinsi yang masih tergolong baru.
Agustinus menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama awak media di ruang kerjanya, Kantor MRP Provinsi Papua Tengah, Nabire, Selasa (1/9/2026).
Ia merespons dinamika politik dan sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah, termasuk pernyataan Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby.
Agustinus mengatakan Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru masih membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintahan dan lembaga politik untuk memperkuat fondasi pembangunan.
“Papua Tengah adalah daerah baru, provinsi baru dan manusia-manusia baru. Ketua MRP yang baru, gubernur yang baru, dan DPR juga baru,” ujar Agustinus.
Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya mendorong para pemimpin untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi, bukan mempertajam perbedaan karena kepentingan politik maupun kelompok.
“Tidak perlu kita saling menjatuhkan, saling mengkritik hanya karena kepentingan politik dan kepentingan kelompok, lalu mengabaikan pembangunan Papua Tengah. Mari kita bersatu untuk membangun Papua Tengah,” tegasnya.
Agustinus menegaskan dirinya tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah. Ia menilai kritik merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan dalam pemerintahan dan demokrasi.
Namun, ia meminta para pemimpin mengarahkan kritik untuk mencari solusi dan memperbaiki kebijakan, bukan memperbesar konflik antarlembaga.
“Kalau memang penyelenggaraan keuangan daerah atau APBD Provinsi Papua Tengah tidak bagus, mari kita koordinasi. Hal yang tidak baik kita diskusikan supaya yang terbaik,” katanya.
Ia menilai kritik tanpa komunikasi hanya akan memperpanjang perdebatan dan berpotensi menciptakan permusuhan.
“Daripada kita mengkritik dan tidak menghasilkan apa-apa, yang ada adalah permusuhan,” lanjutnya.
Agustinus juga mendorong DPR dan pemerintah daerah duduk bersama ketika menemukan persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk terkait pengelolaan APBD.
Dalam kesempatan tersebut, Agustinus menyoroti fungsi DPR Papua Tengah dalam pembahasan anggaran. Ia mengingatkan bahwa DPR bersama pemerintah daerah memiliki peran dalam proses pembahasan dan penetapan APBD sesuai mekanisme yang berlaku.
Setelah anggaran ditetapkan, kata dia, pemerintah daerah menjalankan program dan kegiatan yang telah disepakati.
“Palu kebijakan anggaran itu ada pada DPR. Kalau sudah ditetapkan, eksekutif tinggal menjalankan. Jangan setelah kita menentukan anggaran kemudian kita menyalahkan lagi siapa yang menjalankan,” ujarnya.
Karena itu, Agustinus meminta DPR Papua Tengah melakukan evaluasi internal jika menemukan persoalan dalam pelaksanaan anggaran maupun pembangunan.
“DPR harus koreksi diri sendiri sebelum mengkritik eksekutif,” tegasnya.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPR tetap penting. Namun, fungsi tersebut harus berjalan dalam semangat memperbaiki kebijakan dan memberikan solusi bagi masyarakat.
Agustinus juga meminta anggota DPR Papua Tengah tidak hanya menyampaikan kritik melalui ruang sidang maupun media massa. Ia mendorong para wakil rakyat turun langsung ke tengah masyarakat, terutama ke wilayah yang mengalami konflik sosial dan konflik bersenjata.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran nyata para pemimpin untuk melihat dan merespons persoalan yang mereka hadapi.
“Rakyat tidak butuh itu. Rakyat butuh nyata kehadiran pemimpin itu di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan masih terdapat masyarakat Papua Tengah yang mengalami penderitaan akibat konflik sosial maupun konflik bersenjata. Karena itu, ia meminta para pemimpin mengarahkan energi mereka untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Jangan kita berkelahi di atas kursi. DPR harus turun di daerah-daerah konflik, baik konflik bersenjata maupun konflik sosial,” ujarnya.
Agustinus mengingatkan anggota DPR Papua Tengah memperoleh mandat politik dari masyarakat melalui partai politik dan proses pemilihan umum. Karena itu, para wakil rakyat harus kembali kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi pelayanan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
“DPR itu dipilih langsung oleh masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat, memberikan pelayanan buat masyarakat. Bukan berkelahi di atas kursi atau di atas meja,” katanya.
Agustinus kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Tengah, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pemerintah, DPR hingga MRP, untuk membangun kolaborasi.
Ia mengatakan Papua Tengah masih berada pada tahap awal pembangunan sehingga seluruh pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam meletakkan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang.
“Sebagai pimpinan lembaga kultur, saya mengajak orang asli Papua, semua tokoh, mahasiswa dan masyarakat, bersama pemerintah, DPR dan MRP, kita harus berkolaborasi membangun Papua Tengah,” pungkasnya.
Agustinus berharap dinamika politik tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia meminta seluruh pemimpin menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita yang ada di sini, di tanah Papua, harus sama-sama bersatu untuk membangun Papua,” tutupnya.
