NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama media di Papua dan Papua Tengah. Penandatanganan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (19/8/2026).
Kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua Tengah memperluas penyebaran informasi mengenai program, kebijakan, dan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat.
Dalam arahannya Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa meminta media mitra pemerintah tidak hanya mempublikasikan aktivitas kepala daerah, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi dan kontrol sosial secara profesional.
Nawipa menilai media memiliki posisi strategis dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar, aktual, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyampaian media itu harus bisa dibaca dan dimengerti masyarakat. Saya berharap pada 2026 dan seterusnya teman-teman media dapat menyalurkan bakat dan kemampuan yang sudah ada sesuai dengan integritas jurnalistik,” kata Nawipa.
Ia juga mendorong wartawan menjaga kualitas dan kredibilitas setiap produk jurnalistik. Menurutnya, wartawan harus mampu membangun kepercayaan publik melalui berita yang memiliki dasar informasi yang jelas.
“Bagaimana menjadi wartawan yang menunjukkan bahwa saya bisa dipercaya. Kalau menulis berita, harus berbobot,” tegasnya.
Nawipa meminta media melakukan verifikasi dan konfirmasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks.
“Kita coba menghindari informasi hoaks. Kalau bisa, kita cek kembali, kita wawancarai narasumber, sehingga berita yang dimuat itu aktual dan benar. Apalagi kalau narasumbernya tidak ada nama, itu tidak boleh,” ujarnya.
Selain itu, Nawipa meminta media memperluas pemberitaan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia tidak ingin pemberitaan mengenai Pemprov Papua Tengah hanya berpusat pada Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Saya berharap jangan hanya gubernur dan wakil gubernur saja yang diberitakan. Saya mau 31 media partner Pemprov Papua Tengah ini kalau bisa mewawancarai OPD-OPD. Kepala OPD itu kerjanya apa, supaya masyarakat bisa tahu,” katanya.
Menurut Nawipa, OPD memiliki peran penting dalam menerjemahkan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah ke dalam program kerja yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“OPD itu ujung tombak yang mengeksekusi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang diterapkan dalam program kerja,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap media memberikan ruang pemberitaan yang lebih luas terhadap berbagai sektor pembangunan. Media, kata Nawipa, dapat membantu masyarakat memahami kinerja pemerintah sekaligus menjalankan fungsi kontrol secara proporsional.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Papua Tengah Vivian Andenita Gobay mengatakan jumlah media yang menjadi mitra pemerintah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada 2025 ada 21 media yang menjadi media partner. Tahun 2026 ini jumlahnya bertambah menjadi 31 media,” kata Vivian.
Menurut Vivian, peningkatan jumlah media partner akan memperluas jangkauan informasi pemerintah kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua Tengah.
Kemitraan tersebut juga diharapkan memperkuat komunikasi publik mengenai kebijakan, program pembangunan, pelayanan pemerintahan, dan capaian Pemprov Papua Tengah.
Melalui kerja sama ini, Pemprov Papua Tengah berharap media tidak hanya menjadi kanal publikasi pemerintah, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang informatif, kritis, dan memiliki akses terhadap informasi faktual.
